Menpan-RB: Aparatur Sipil Negara Jangan Jadi Penguasa, tetapi Pelayan Masyarakat

KUPANG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta aparatur sipil negara agar tidak bersikap seperti penguasa, tetapi harus jadi pelayan untuk masyarakat.

Hal itu disampaikan Asman dalam kegiatan forum komunikasi kebijakan PAN-RB dan replikasi inovasi pelayanan publik di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (30/8/2016) pagi.

Menurut Asman, pelayanan terhadap masyarakat saat ini harus segera dirombak dan berpihak kepada masyarakat.

"Sebelum dilantik, saya dipesan khusus oleh presiden, yang pertama yakni perbaiki pelayanan publik, jadi tidak boleh main main lagi karena pelayanan publik itu adalah haknya rakyat. Kita sebagai ASN wajib memberikan hak rakyat itu dalam bentuk pelayanan yang baik. ASN jangan jadi penguasa tapi harus jadi pelayan untuk masyarakat dan ini tolong dicamkan jadi bukan kita yang diurus tapi justru kita yang harus mengurus rakyat," tegasnya.

Asman mengaku, diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo agar konsentrasi betul untuk memaksimalkan pelayanan publik dan tidak boleh ada pelayanan publik yang buruk dan mengecewakan masyarakat.

"Ada sejumlah pelayanan publik di pulau Jawa patut ditiru karena itu kalau bisa habis ini teman teman tinggal copy paste saja sehingga nanti kalau NTT sudah bagus maka kita akan jadikan NTT sebagai model. Itu akan menjadi target kita dari sisi pelayanan publik," ujarnya.

Pesan lain yang disampaikan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, adalah segera diimplementasikan sistem e-government, termasuk di dalamnya electronic budgeting. Aparatur sipil negara, lanjut dia, tidak boleh gagap teknologi.

"Pelajari betul sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dan selanjutnya diterapkan karena dengan sistem elektronik itu, kita bisa melakukan efisiensi jasa. Artinya setiap keuangan negara yang keluar itu bisa terukir dan tidak mubazir," kata Asman.

Dengan dilakukan kegiatan ini, lanjutnya, merupakan sumbangan pemerintah dalam mendorong kualitas percepatan pelayanan publik sehingga pelayanan publik di NTT menjadi terdepan diantara daerah lainnya di kawasan Indonesia bagian Timur.

"Untuk itu saya ingin menyampaikan pesan presiden yakni beliau tidak ingin lagi mendengar keluhan masyarakat tentang pelayanan publik yang berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat. Jangan kemudian urus KTP susah dan urus akta susah. Itu tidak boleh terjadi," pungkasnya.