Soal Warganya Punya KTP Malaysia, Bupati Nunukan Tunggu Laporan dari Camat

NUNUKAN, KOMPAS.com – Bupati Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid, mengaku belum menerima laporan dari kepala desa di Kecamatan Lumbis Ogong terkait banyaknya warga di wilayah perbatasan yang memiliki KTP ganda dan menerima bantuan rakyat Malaysia.

Asmin mengaku akan meminta keterangan dari camat terkait pemberitaan warga di perbatasan yang menerima BRM.

“Terkait keadaan di Lumbis Ogong itu pak camatnya belum laporan kepada saya. Tunggu fiks dulu apa yang sebenarnya terjadi, baru saya sampaikan,” ujarnya, Jumat (22/7/2016).

Baca juga: Banyak Warga Ber-KTP Malaysia, Pemda Nunukan "Jemput Bola" ke Perbatasan

Asmin mengakud dalam waktu dekat akan mengunjungi Lumbis Ogong. Namun, kunjungan tersebut terkait rencana pembangunan di Lumbis Ogong.

“Rencananya saya atau pak wakil akan kita utus ke sana, tetapi karena ada rencana kunjungan kerja Komisi V, makanya kita persiapkan dulu karena ini terkait rencana pembangunan tahun depan,” imbuh Asmin.

Sebelumnya, sejumlah kepala desa di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya Kecamatan Lumbis Ogong mengaku warganya memiliki KTP ganda. Sebagian warga juga menerima bantuan rakyat Malaysia (BRM) karena memiliki KTP Malaysia.

Baca juga: Warga Perbatasan Pindah Jadi WN Malaysia Dianggap Wajar

Setiap bulan, warga yang memiliki KT Malaysia akan mendapat bantuan rakyat Malaysia sebesar 600 ringgit Malaysia bagi lansia dan 1.000 ringgit bagi warga yang berusia 18 tahun.

Sulitnya moda transportasi menuju Kota Nunukan membuat warga Kecamatan Lumbis Ogong kesulitan mendapatkan layanan kependudukan seperti pembuatan KTP.