Smart Kampung, Berharap Urus KTP Cukup di Desa

BANYUWANGI,KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan dana desa untuk belanja bandwidth untuk menyokong program "Smart Kampung".

Hal tersebut dijelaskan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kepada Kompas.com Minggu (26/3/2016).

Menurut dia, program tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat yang tinggal di desa agar akrab dengan teknologi informasi serta mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat dengan adanya infrastruktur IT.

"Yang paling bagus katakanlah Rp 500.000 sebulan. Selain mengurusi administrasi lebih mudah Kan bisa dimanfaatkan oleh anak anak sekolah untuk mencari informasi atau bahan ajar di balai desa," jelasnya.

Kabupaten Banyuwangi sendiri pada tahun 2015 telah menerima anggaran program dana desa dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 59,8 miliar untuk 189 desa.

Anas berharap dengan berjalannya program Smart Kampung, warga bisa mengurus administrasi lewat desa contohnya pengurusan KTP, surat Keterangan Miskin atau BPJS.

"Warga cukup mengurusnya di desa karena semuanya sudah online," ujarnya.

Saat ini, sebut dia, sudah ada beberapa desa yang di jadikan pilot project  smart kampung.  Minimal satu desa dalam satu kecamatan. Ia mencontohkan  Desa Tamansari Kecamatan Licin.

"Saat ini kan masih trial eror. Setelah ada buktinya baru smart kampung akan kita launching. Software (perangkat lunak) dan hardware (perangkat keras) penunjang smart kampung harus kita tuntaskan. Kami ingin agar melalui jaringan teknologi informasi, warga desa bisa mempromosikan potensi wilayahnya," kata Anas,

Ia mengaku sudah meninjau beberapa desa yang dijadikan proyek percontohan smart kampung untuk melihat kesiapan IT dan infrastruktur untuk menunjang pelayanan publik dan peningkatan SDM masyarakat.