Gubernur Papua Bantah Dukung Unjuk Rasa Penutupan Freeport

JAYAPURA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe membantah adanya dukungan atas aksi unjuk rasa penolakan kebijakan otonomi khusus dan penghentian kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan dilakukan 100 pemuda asal Papua di Jakarta pada Rabu (2/3/2016) hari ini.

Rombongan demonstran yang dipimpin Ketua Pemuda Adat Papua Decky Ovide akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan.

Lukas mengatakan, aksi demonstrasi yang digalang para pemuda bukanlah urusan pemerintah daerah.

"Kegiatan ini murni dari masyarakat, bukanlah titipan dari Pemprov Papua. Kami sama sekali tak mengetahui kegiatan tersebut," kata Lukas, Selasa (1/3/2016).

Terkait tuntutan masyarakat agar Presiden PT Freeport Indonesia berasal dari Papua, Lukas menyatakan hal tersebut menjadi kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kami tak dapat mengatur pemerintah pusat dalam pemilihan presiden Freeport," ujarnya.

Ia menyatakan, Pemprov Papua sementara menyiapkan format evaluasi pemakaian dana otonomi khusus di seluruh kabupaten dalam dua tahun kepemimpinannya.

Ia tak sependapat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa penggunaan dana otsus tidak optimal karena banyak pejabat sering berada di luar Papua.

"Silakan (beliau) datang ke sini. Seluruh pejabat ada di Papua, tak ada yang ke luar Papua," ujarnya.

Dalam pelantikan enam kepala daerah di Papua pada 17 Februari lalu, Lukas menyatakan bahwa dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat tidak bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.