Intelijen Media: Penyelenggaraan Pilkada Cukup Kondusif

"Situasi konflik pilkada menurun jauh sejak enam bulan terakhir," kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (8/12/2015).

Adapun I2 merupakan perusahaan di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis dengan menggunakan software Artificial Intelligence (AI).

Menurut Rustika, dalam sepekan terakhir, pemberitaan mengenai topik Pilkada mencapai 10.341 berita dari 309 media online di Indonesia.

Dari analisis pemberitaan itu, sentimen dengan pernyataan negatif terkait pilkada sebanyak 17,15 persen. (Baca: Di Solo, Sebuah Bus "Disulap" Jadi TPS)

Situasi itu, kata dia, bisa dikatakan membaik mengingat pembicaraan mengenai konflik atau persoalan pilkada sempat mencuat tinggi pada tiga bulan sebelumnya yang mencapai 29 persen.

Media-media di Indonesia, tutur Rustika, memotret situasi konflik pilkada sebanyak 18 persen dalam sepekan terakhir.

Sementara itu, kata dia, pemberitaan mengenai kesiapan pengamanan pilkada yang dilakukan Polri dan TNI di Indonesia mencapai 81 persen, dengan 61 persen oleh Polri dan 20,83 persen oleh TNI.

"RRI, Suara Merdeka, dan Tribunnews merupakan media online terbanyak yang memberitakan mengenai pilkada," sambung Rustika. (Baca: Pelabuhan Kendari Dipadati Para Pemudik Pilkada)

Adapun narasumber yang paling banyak dikutip media pada pekan ini adalah Husni Kamil Malik, Tjahjo Kumolo, Hasto Kristiyanto, serta Presiden Jokowi.

Berdasarkan analisis pemberitaan media, isu pengamanan pilkada jauh lebih tinggi diberitakan, yakni 61 persen jika dibandingkan dengan isu lainnya seperti surat suara, anggaran pilkada, konflik pilkada, dan politik uang.

Isu kedua yang banyak diberitakan berkaitan dengan surat suara 17,26 persen, disusul isu konflik 15,32 persen, politik uang 13,44 persen, serta anggaran pilkada 10 persen.

Rustika juga menyampaikan bahwa konflik pilkada mengemuka di wilayah Sulut (43 persen), Maluku Utara (35 persen), Gorontalo, Jawa Timur (31 persen), Yogyakarta dan Riau (30 persen). (Baca: Kapolda: Pilkada Tangsel Rawan karena Ada Jawara)

"Ini berarti, meskipun potensi konflik tinggi, namun aparat keamanan sudah mengantisipasi," sambung Rustika.

Konflik pilkada terbesar, lanjut Rustika, diberitakan di Sulut karena adanya potensi rawan bentrok, anggaran bermasalah, juga karena kasus Imba-Bobby.

Sementara itu, isu politik uang paling banyak diberitakan di wilayah Jatim, Jateng, Yogyakarta, Riau, Sumut, Sulut, dan Kalsel.

Menurut Rustika, isu surat suara lebih membahas masalah surat suara yang rusak dan distribusi surat suara yang dilakukan. (Baca: Masih Ada Daerah yang Belum Terima Surat Suara)

Isu surat suara paling banyak diberitakan terkait dengan pilkada di Jatim, Jabar, Jateng, Kalteng, dan Sumut.