Kapolda Kaltim Minta Malaysia Tunda Deportasi TKI Jelang Pilkada

Demi menjaga pelaksanaan Pilkada serentak 2015, Kapolda mengaku telah meminta Pemerintah Malaysia menangguhkan pelaksanaan deportasi buruh migran ilegal melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

“Kami koordinasi dengan LO kita di Tawau, agar jangan dulu ada pengiriman, dan mereka sepakat. Pak kapolres juga telah menghubungi para PJTKI agar mereka tidak mengirim dulu. Kalau ada yang mengirim nanti setelah pilkada,” ujar Kapolda,  Jumat (4/12/2015).

Safarudin pun memastikan, Pemerintah Malaysia telah menyetujui permintaan penangguhan deportasi melalui Pelabuhan Tunon Taka.

Pada pelaksanaan Pilkada 2015 yang akan digelar tanggal 9 Desember mendatang, Kapolda memastikan tidak ada penutupan aktivitas di Pelabuhan Tunon Taka.

“Mereka sudah kerjasama dengan kita lama dan mereka sepakat. Kegiatan masyarakat tetap jalan, cuma pengriman (deportasi) saja jangan sampai ada penggelembungan suara,” imbuh dia.

Tingginya angka deportasi buruh migran ilegal melalui Pelabuhan Tunon Taka memang diwaspadai oleh aparat Kepolisian.

Selain rawan dimobilisasi, keberadaan deportan buruh juga rawan menimbulkan konflik sosial. Hingga akhir bulan November, BP3TKI Nunukan mencatat lebih dari 5.000 buruh migran illegal telah dipulangkan Pemerinah Malaysia melalaui Pelabuhan Tunon Taka.