Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Maluku: DPR Janji Bangun Depot BBM di Daerah Perbatasan

Kompas.com - 20/08/2015, 16:52 WIB
Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty

Penulis

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Said Assagaf angkat bicara soal kelangkaan bensin disertai tingginya harga jual di sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang mengakibatkan terjadinya keresahan di masyarakat.

Di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (20/8/2015), Said mengatakan jika terkait masalah tersebut, pemerintah provinsi dan Komisi VII DPR RI telah meninjau langsung kawasan tersebut dan melihat masalah yang dihadapi di daerah itu beberapa waktu lalu.

“Waktu itu dengan Komisi VII kita sudah kesana untuk meninjau berbagai masalah di daerah itu, termasuk masalah kelangkaan BBM itu,” kata Said.

Menurut Said, dalam kunjungan itu Komisi VII DPR telah berjanji akan memfasilitasi pembangunan depot BBM di wilayah tersebut. Namun, lanjut Said, realisasi pembangunannya belum bisa dilakukan saat ini karena masih menunggu anggaran dari APBN.

“Kan tidak bisa langsung dibangun mesti ada dulu anggaran di ABPN. Saya senang masalah ini diangkat karena komisi VII telah menjanjikan waktu datang ke sini,” ungkapnya.

Dia juga meminta kepada anggota DPR RI asal Maluku, Mercy Barends yang juga duduk di Komisi VII agar dapat memperhatikan dan memperjuangkan masalah tersebut.

”Nanti kami komunikasikan juga dengan Ibu Mercy Barends. Beliau kan ada di Komisi VII juga, biar didorong terus agar dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Terkait adanya dugaan jika Bupati MBD ikut bermain harga minyak di wilayah tersebut, Said mengaku bahwa hal itu tidak boleh terjadi karena hanya kan menyengsarakan masyarakat di daerah itu.

”Saya berharap agar tidak boleh ada seperti itu. Bupati harus menyejahterakan masyarakatnya, tidak boleh seperti itu,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, harga bensin di MBD dijual denga harga mencapai Rp 50.000 per liter. Harga bensin yang sangat tinggi itu membuat warga mengeluh ke PRD Maluku.

Namun, upaya DPRD untuk meminta penjelasan bupati terkait masalah itu tak juga terpenuhi. Padahal hari ini DPRD telah mengagendakan untuk membahas masalah tersebut dengan bupati namun yang bersangkutan tidak juga hadir sehingga rapat ditunda lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com