Akademisi Yogyakarta Tagih Janji Jokowi Berantas Korupsi

Mereka menilai ketidaktegasan Presiden Jokowi berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi. “Presiden seharusnya tidak ragu mengambil keputusan yang tepat untuk menegakkan hukun dan keadilan,” kata Rektor UGM Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., saat menyampaikan sikap, Minggu (25/1/2015) di Balairung UGM.

Pernyataan itu didukung oleh Pimpinan dan Guru Besar UGM, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Indonesia (Gemati) UGM, dan perwakilan dari UNY, UIN, UII, UMY, UKDW, UMY, UKDW, Universitas Janabadra, dan Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional (STPN).

Dwikorita juga menyatakan bahwa akhir-akhir ini ada kecenderungan terjadi politisasi hukum yang berdampak pada merosotnya kredibilitas lembaga negara yang bisa melahirkan ketidakpercayaan publik terjadap pemerintah dan aparat hukum.

Rektor UGM itu juga berpendapat bahwa , akhir-akhir ini muncul gejala pengabaian terhadap suara dan aspirasi rakyat dalam menyelesaikan persolan-persolana bangsa. “Padahal dalam sistem demokrasi rakyat adalah subyek penting yang berperan dalam mengontrol penyelenggaraan negara,” lanjut Dwikorita.

Dalam menyelesaikan persolan-persolan krusial yang terjadi sekarang ini, lanjut Dwikorita, presiden sebaiknya mendengar dan memperhatikan suara dari tokoh-tokoh masyarakat seperti akademisi, LSM, tokoh agama, dan mereka peduli terjadap persoalan bangsa.

“Kami yakin hingga saat ini masih banyak rakyat yang berdiri di belakang Presiden serta loyal untuk mendukungnya,” kata Rektor.