Ridwan Kamil: Kolom Agama, "Ngefek" Enggak ke Toleransi?

Menurut dia, selama tidak berpengaruh pada toleransi di Indonesia, semestinya hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. "Sekarang ada atau tidak ada (kolom agama), ngefek enggak ke kehidupan toleransi dalam kemajuan bangsa?" ujar Emil di Jakarta, Selasa (11/11/2014) malam.

Menurut Emil, kolom agama di KTP hanyalah simbolis bahwa warga negara tersebut memeluk suatu agama. Padahal, kata Emil, yang perlu menjadi fokus warga negara adalah sikap bertoleransi antarumat beragama dan kemajuan kebudayaan.

"Misalnya, dari Sunda Wiwitan. Selama itu jadi keyakinan yang tidak merugikan kenapa harus dipermasalahkan?" kata Emil.

Emil berharap, keberadaan kolom agama di KTP masih dipertahankan sebagai identitas warga negara. Namun, pengisiannya saja yang disesuaikan bagi pemeluk kepercayaan di luar agama yang diakui negara.

"Buat saya yang orang Islam bangga-bangga saja dan tidak akan mengosongkan kolom agama karena bagi saya itu identitas. Jadi, saya cenderung itu tetap ada," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tidak ingin menghapus kolom agama pada KTP. Dia menjelaskan bahwa kebijakan pengosongan kolom agama tersebut diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang menganut kepercayaan di luar agama yang diakui pemerintah.

Selama ini, warga tersebut "dipaksa" menuliskan satu dari enam agama resmi pemerintah di KTP. Akibat paksaan itu, kata Tjahjo, banyak warga yang memilih untuk tidak memiliki KTP. Hal tersebut menghambat kegiatan pencatatan kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, rencana pemerintah untuk mengosongkan kolom agama dalam KTP merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak warga negara.

Pemerintah ingin mengakomodasi keyakinan para penganut kepercayaan yang agama mereka belum diakui negara.