"Jangan Ganggu Jokowi, Rakyat Bergerak!"

Mereka terus meneriakkan berbagai tuntutan sambil membentangkan spanduk berslogan serupa dan berjalan menuju pintu akses masuk tol. Namun, di tengah jalan, hanya beberapa meter dari pintu masuk, mobil yang membawa perangkat pengeras suara dihadang aparat dari Kepolisian Resor Cirebon. Tak tanggung-tanggung, petugas menempatkan water cannon tepat ke arah massa tersebut.

Massa yang hendak memblokade pintu masuk tol tersebut sempat terlibat adu mulut saat berusaha membuka jalan yang dihadang petugas. Namun, usahanya gagal dan tidak dapat menuju gerbang masuk tol.

Seruan ancaman “Jangan Ganggu Jokowi! Rakyat Bergerak!!!” ditujukan pada Koalisi Merah Putih [KMP] yang menguasai kursi legislatif. Massa menilai kekuasaan yang dimiliki KMP bukanlah untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan golongan mereka dan pihak asing.

“KMP telah memfungsikan dirinya menjadi agen asing, dengan mengesahkan UU Pilkada, yang menghapus pilkada langsung, UU MD3, dan UU Panas Bumi. Dengan UU ketiganya, khususnya soal panas bumi, itu bentuk peluang pihak asing dapat menjajah rakyat Indonesia,” teriak Soekardi, salah satu warga Kuningan, saat berorasi.

Massa menilai, UU Pilkada jelas menghapuskan hak demokrasi rakyat indonesia untuk menentukan pemipinnnya secara langsung. Massa juga menilai, UU MD3 disahkan untuk dapat memproteksi atau menjaga para anggota DPR yang mayoritas diduduki KMP agar tidak mudah terkena kasus korupsi.

Menurut Zakiyatu Fuad, korlap aksi, bagi pemerintah pusat, KMP adalah Koalisi Merah Putih, tetapi bagi mereka, KMP adalah Koalisi Maling dan Perampok. Mereka memastikan kalau sampai KMP mengganggu Jokowi –JK, rakyat pasti bergerak.

“Ini (unjuk rasa) hanya warning kepada KMP, kalau you (KMP) macem-macem, terutama Fadli Zon dan Fahri Hamzah, rakyat di bawah akan bergerak, dan melawan kalian semua,” tegas Zaki dengan telunjuk bertuding dan berapi-api.

Zaki menegaskan, massa akan segera mengirimkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mencabul ketiga undang-undang tersebut. Kalau saja tetap disahkan, massa memastikan akan bergerak dan turun ke jalan lebih banyak untuk memblokade jalan tol dan pantura.

Massa memastikan bahwa unjuk rasa yang berlangsung tidak ada perintah dari Jokowi atau siapa pun, sedikit pun. Unjuk rasa murni dilakukan karna kepentingan rakyat bersama untuk membela hak-haknya, terutama warga Kabupaten Kuningan yang Gunung Ciremainya sedang diincar pihak asing, PT Chevron, untuk penambangan panas bumi.

“Jokowi tidak akan pernah memerintah kepada rakyat untuk turun ke jalan. Tapi kalau mereka (KMP) macem-macem terhadap jokowi-JK, rakyat yang akan bergerak. Jokowi ada di hati rakyat, hati rakyat ada di hati Jokowi ada. Mohon maaf, Fahri Hamzah dan Fadli Zon enggak ada di hati kita,” tegas Zaki.