Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemegang Kedaulatan Siapa? Rakyat atau DPRD?

Kompas.com - 10/09/2014, 10:21 WIB
Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere

Penulis

KUPANG, KOMPAS.com - Bupati Sumba Timur Gidion Mbiliyora menolak Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.

“Kalau saya secara pribadi, lebih bagus kalau kedaulatan tetap ditangan rakyat, maka rakyatlah yang harus menetukan siapa pemimpinnya,” kata Gidion, Rabu (10/9/2014).

Menurut Gidion yang juga adalah ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) NTT itu, dampak dari pilkada oleh DPRD akan mengurangi perhatian dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota kepada masyarakat karena tidak ada hubungan emosional.

Gidion mengharapkan, DPR pusat kembali bertanya pada dirinya sendiri secara jujur untuk kembali berpikir agar rakyatlah yang menentukan pilihannya sendiri. “Pemegang kedaulatan itu siapa? Rakyat atau DPRD? Kalau saya anggap rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi maka rakyat yang harus pilih calon pemimpinnya,” kata Gidion. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com