Warga Desak Pemkab Semarang "Kunci" Jumlah Pekerja Seks

Salah seorang warga Bandungan, Pristiono mengatakan, seharusnya pemerintah memberlakukan pembatasan jumlah PSK maupun pemandu karaoke. Ia melihat selama ini Pemkab Semarang tidak konsisten dalam memberlakuan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) yang menjadi regulasi pembatasan waktu tinggal bagi PSK.

"Percuma ada SKTS. Seharusnya (Pemkab Semarang) komitmen mendata jumlahnya dan dikunci pada angka berapa. Tidak ada penambahan lagi," kata Pris, Jumat (29/8/2014).

Dalam lima tahun terakhir, ungkap Pris, jumlah PSK maupun PK yang merangkap menjadi PSK di Bandungan cukup melimpah seiring dengan pesatnya pertumbuhan tempat hiburan malam. Dalam kesehariannya, mereka hidup berbaur di tengah-tengah masyarakat.

Pelan namun pasti, kehadiran PSK di tengah masyarakat menjungkirbalikkan pranata sosial yang ada. Pris menyebut anak-anak di Bandungan tumbuh dewasa lebih cepat dibandingkan anak-anak sebayanya di daerah lain.

Tak jarang, mereka bahkan sudah terjerumus dalam kehidupan seks bebas. "Efeknya besar mas, jika jumlahnya melimpah. Sebab tidak semua pengusaha hiburan mampu menyiapkan mess Akhirnya mereka berbaur dengan masyarakat. Bisa dilihat anak-anak di sini dewasa lebih awal. Mereka lebih dini mengetahui seks bebas," ungkap Pris.

Sementara itu, warga lainnya, M Basari mengatakan, meski keberadaan wanita penghibur saat ini menjadi bagian kecil dan hidup berdampingan dengan warga, namun ia meminta Pemkab Semarang tetap menjalankan fungsi kontrolnya.

Menurut dia, warga Bandungan memang tidak bisa semena-mena mengusir PSK dari Bandungan karena faktor manusiawi. "Bisa dikendalikan melalui langkah antisipasi, warga binaan yang sudah ada di Bandungan dibina di antaranya dengan memberi pelatihan keterampilan. Akan menjadi baik jika mereka bisa beralih profesi tidak menjadi PSK," kata dia.