Hormati Aksi Menolak Penutupan Dolly, PSK Libur Dua Hari

"Sejak hari ini, Rabu (18/6/2014) pagi, seluruh perempuan malam (PSK) di Jarak dan Dolly tidak melayani tamu selama dua hari ke depan. Itu untuk menghormati aksi tolak penutupan lokalisasi. Setelah itu buka dan melayani kembali," kata Saputra alias Pokemon, koordinator Komunitas Pemuda Independen (Kopi) saat jumpa pers di gang Dolly, Rabu (18/6/2014).

Lanjut Saputra, jika ada pihak lain yang ingin melakukan kekacauan di gang Dolly dan Jarak, warga setempat sudah siap siaga untuk melakukan perlawanan. "Kita siap menghadapi pihak yang akan menyerang Dolly. Kita sudah siap," tegas Saputra.

Lebih lanjut Saputra menegaskan, pihaknya tak akan mengerahkan warga dan PSK untuk mendatangi deklarasi yang akan digelar Pemkot Surabaya di gedung Islamic Centre, Rabu (18/6/2014) pukul 20.00 WIB.

"Kita tidak akan datang ke acara deklarasi nanti malam karena tidak diundang. Kalaupun ada yang datang, itu bukan PSK. Tapi yang datang itu anggota PKK (pembinaan kesejahteraan keluarga, red) yang seakan-akan PSK, ditutupi wajahnya. Padahal mereka anggota PKK," tegasnya.

Jika pihak media ingin mengetahui kebenaran tersebut, kata Saputra, wartawan tinggal meminta PSK yang hadir dalam deklarasi nanti untuk membuka penutup wajahnya. "Jika media ingin membuktikan bahwa yang akan hadir anggota PKK, bukan PSK, silakan mereka suruh buku tutup wajahnya," kata Saputra.

Sementara itu, soal pemberian ganti rugi dari Pemkot Surabaya, warga, mucikari dan PSK tegas menolaknya. "Kita tegas menolak upah Rp 5 juta itu. Karena uang itu tidak rasional. Pekerjaan malam (PSK) itu hasilnya lebih dari itu dalam sebulan," katanya.

Saputra menilai, pendidikan yang diterapkan Wali Kota Surabaya itu salah jalan. Menurut dia, pendidikan keterampilan yang diajarkan pada PSK belum tentu laku. Apalagi, PSK di Jarak dan Dolly sebagian besar bukan asli orang Surabaya. Jika keterampilan salon dibawa ke kampung mereka masing-masing, kata Saputra, tak akan laku. Karena orang desa jarang pergi ke salon.

Seharusnya, kata Saputra, pemkot Surabaya memberikan pekerjaan yang nyata, seperti menyediakan hewan ternak seperti sapi dan lahan.

"Jika hanya keterampilan, pemkot goblok. Harus belajar lagi. Dan kebijakannya sangat tidak tepat sasaran. Jika dipaksa Dolly ditutup, 5 RW akan menolak tegas. Rukun Warga 11, 12, 3, 6, 10 akan terus blokir jalan menuju Dolly untuk siapa pun," tandasnya.