Bupati: Tol Semarang-Solo Tahap 3 dan 4 Terkendala Lahan

"Ada lagi yang status tanahnya jelas, tetapi orangnya tidak ada di tempat serta tanah milik perkebunan. Mereka yang sudah jelas termasuk warga terkena proyek sekarang juga sudah mulai pinter, salah satunya tidak mau menyerahkan sertifikat karena belum tahu harga atau besaran ganti rugi," kata Bupati Semarang, Mundjirin, Jumat (30/5/2014) siang.

Padahal, untuk menunggu berapa besaran ganti rugi yang akan diterima, warga tersebut harus menunggu kajian tim apresial. Semestinya, sesuai ketentuan pihak pelaksana proyek akan membayar ganti rugi setelah ada rician kajian penafsiran harga dari apresial independen.

"Kalau menunggu harga dan tidak mau menyerahkan (sertifikat) akan seperti apa nanti?" katanya.

Untuk menghindari pelaksanaan pekerjaan molor, Pemkab Semarang bersama Kantor Pertanahan, TPT dan P2T Kabupaten Semarang, seminggu sekali tetap menggelar rapat koordinasi membahas kendala dan capaian yang sudah dilewati.

Adapun langkah yang hendak ditempuh, tim yang ada di lapangan akan berkoordinasi dengan PTPN atau Perhutani, seandainya belum mempunyai sertifikat penyelesaiannya menjadi ranah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.

"Harapannya bisa cepat selesai, namun dari pengalaman yang sudah-sudah bisa lima tahun membebaskan lahan. Apalagi khusus sesi 3 dan 4 ada lebih banyak bidang tanah yang terkena dan belum dieksekusi seluruhnya mengingat riciannya belum selesai," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jalan tol Bawen-Solo memiliki panjang 49,81 kilometer dengan kebutuhan lahan sekitar 350 hektar yang tersebar di 47 desa, 34 kecamatan, dan tiga kabupaten/kota.

Dengan rincian, ruas Bawen- Salatiga sepanjang 17,57 kilometer, Salatiga-Boyolali 24,5 kilometer, dan Boyolali-Kartasura 7,74 kilometer.