"Kami tidak bisa melakukan (dialog) itu. Selama ini yang kami lakukan adalah sosialisasi. Kalau dialog, nanti ada deal-deal atau bargaining tertentu. Padahal, yang akan digunakan untuk reaktivasi adalah aset negara milik PT KAI. Jadi, kami mohon masyarakat bisa memahami itu," kata Manajer Humas PT KAI Daop IV Semarang Eko Budiyanto, Selasa (6/5/2014) sore.
Meski tak membuka pintu dialog dengan warga, kata Eko, PT KAI menghargai upaya DPRD dan Pemkab Semarang yang ingin menjalin komunikasi sebagai respons desakan dialog itu. Hanya, kata Eko, konteks pertemuan tetap akan dalam kemasan meminta warga turut mendukung pelaksanaan reaktivasi demi kepentingan yang lebih besar.
"Yang jelas, dari kami sifatnya sosialisasi. Menyosialisasikan bahwa ke depan jalur rel Ambarawa-Tuntang- Kedungjati akan direaktivasi. Bahwa untuk keperluan reaktivasi ini kami mengambil hak kami, bukan milik warga," kata Eko.
Eko berkeyakinan DPRD Kabupaten Semarang maupun Bupati Semarang dapat memahami posisi PT KAI dan rencana Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ini. "Bahwa ini bukan untuk kepentingan KAI, bukan untuk pegawai KAI, tapi untuk kepentingan negara yang lebih besar. Jika nantinya Stasiun Ambarawa dan jalur sepanjang Ambarawa hingga Kedungjati direaktivasi, tentu manfaat yang lebih besar akan dirasakan masyarakat banyak."