Melaut, Ribuan Nelayan di Probolinggo Berpotensi "Golput"

Ketua Paguyuban Nelayan Kota Probolinggo, Hambali menjelaskan, ada tiga pola kerja yang dijalani nelayan. Ada yang harian, dua setengah hari, dan sepekan.

Nelayan yang bekerja dengan pola harian, biasa berangkat sekitar pukul 05.00 dan baru kembali ke darat antara pukul 13.00 dan 14.00 setiap harinya. Mereka yang berpola kerja dua setengah hari, biasa berangkat antara pukul 22.00 sampai 24.00, tergantung jarak yang dituju. Sedangkan yang berpola kerja sepekan, biasa berangkat sore dan baru kembali setelah mengapung antara 3-7 hari di tengah laut.

Melihat tiga pola kerja itu, nelayan menjadi kelompok yang potensial tak bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suara. Apalagi, pemungutan surat suara berlangsung sampai pukul 13.00. Setelah itu, memasuki tahap penghitungan suara.

"Tergantung kesadaran masing-masing nelayan. Kalau calon wakil rakyat tidak ada yang sreg, nelayan akan berpikir lebih baik kerja. Percuma," kata Hambali, Kamis (27/3/2014).

Ceritanya akan berbeda bila pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau pengelola pelabuhan, melarang nelayan melaut saat pemungutan suara. "Mungkin semua akan libur (melaut). Tapi selama ini belum ada larangan," katanya.

Hambali menyebutkan, secara keseluruhan ada sekitar 140 kapal di Kota Probolinggo dengan jumlah anak buah kapal (ABK) berkisar antara 7-12 nelayan per kapal. Jika dikalkulasi, jumlah nelayan yang menjadi ABK berkisar antara 980 sampai 1.680 orang.

Hambali mengatakan, kondisi itu juga membuka pintu mainan politik para pemilik atau juragan kapal. Juragan bisa meliburkan ABK-nya saat pemungutan suara jika para ABK mendukung calon yang dijagokan si juragan. Sebaliknya, ABK tetap akan melaut jika pilihan politik tak sejalan dengan juragan.

Dikonfirmasi tentang potensi "golput" para nelayan, anggota KPU Divisi SDM, Sosialisasi dan Data Pemilih Eko Edi Poerwanto menyadari kondisi tersebut.

"Ini sudah kami bahas dengan tim relawan demokrasi. Tapi karena ini terkait pendapatan, belum diperoleh solusi," katanya.

Menurutnya, pihaknya telah menyarankan para juragan kapal agar mulai menata jadwal melaut mulai sekarang.

"Sehingga pas hari H sudah ada di darat dan memberikan hak pilih. Kami sudah minta seperti itu, tapi keputusannya kembali pada pemilik kapal.

Soal langkah koordinasi dengan pemkot, Eko menyatakan hal itu bisa saja dilakukan KPU. "Namun problemnya, larangan melaut juga berarti menghalangi pendapatan nelayan," tukasnya.