Gubernur Tak Keluar, Buruh Sulut Saling Dorong dengan Polisi

"Kami minta maaf karena Gubernur tidak berada di tempat, beliau sedang berada di Minahasa," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Siswa Rahmat Mokodongan, Rabu (6/11/2013).

Mokodongan akhirnya keluar menemui para buruh setelah pendemo terus memaksa untuk masuk ke dalam kantor Gubernur. Dalam aksinya, para buruh menuntut Gubernur Sulut menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sulut tahun 2014 sebesar Rp 3.571.492.

Para pedemo yang dikoordinasi oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) juga mendesak segera dibentuknya dewan pengupahan dan lembaga kerja sama Tripartit. "Kami juga mendesak bupati dan wali kota se-Sulut untuk segera membentuk dewan pengupahan dan lembaga kerja sama Tripartit di masing-masing kota dan kabupaten, juga mencabut izin operasi perusahaan-perusahaan yang masih memberlakukan sistem kerja outsourcing dan buruh kontrak," ujar Koordinator Wilayah K-SBSI Sulut Jack Andalangi.

Menurut Andalangi, perhitungan UMP sebesar itu didasarkan atas survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang mereka lakukan di beberapa kabupaten/kota di Sulut.

Menanggapi hal tersebut, Mokodongan mengatakan, pemerintah harus benar-benar menghitung dengan tepat UMP 2014.

"Selain menghitung KHL buruh, pemerintah juga harus mempertimbangkan kepentingan pengusaha dan perusahaan. Untuk itu, semua stakeholder harus duduk bersama menetapkan UMP yang tepat. Jangan sampai UMP yang terlalu tinggi justru membuat migrasi buruh dari daerah lain ke Sulut. Yang rugi kan kita di sini," ujar Mokodongan.

Menurut Mokodongan, UMP Sulut 2014 akan segera ditetapkan oleh pemerintah dalam minggu ini. Demo buruh di Manado tadi dilangsungkan di delapan titik. Selain di kantor Gubernur, para buruh juga berdemo di kantor PLN Manado, kantor DPRD Provinsi Sulut, kantor PLN Wilayah Suluttengo, kantor Imigrasi, kantor Wali Kota Manado, kantor perusahaan Coca-Cola, dan di Hotel Sedona.