Ribuan TPS di Aceh Rawan Pemilu, Literasi Digital Digenjot Lawan Hoaks Politik

ACEH, KOMPAS.com - Literasi digital warga Langsa Aceh digenjot menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan untuk melawan hoaks politik.

Apalagi ribuan TPS di Aceh rawan Pemilu. Data Polda Aceh, dari 16.046 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024, sebanyak 13.016 TPS berkategori kurang rawan, 2.723 TPS rawan, dan 307 TPS sangat rawan.

"Salah satu yang kami lakukan melawan hoaks politik," ujar Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kota Langsa, Boto Pranajaya, dalam rilisnya, Senin (29/1/2024).

Baca juga: 9 Poin Hasil Mubes Nahdliyin Nusantara, Minta Pengurus NU Netral dalam Pemilu

Kunci utama untuk melawan hoaks politik, masyarakat harus memahami secara mendalam mengenai literasi digital.

Dalam literasi digital setidaknya ada 10 tahapan kompetensi literasi digital. Yakni mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan terakhir berkolaborasi.

Kompetensi mengakses mengajarkan bagaimana langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita yang benar.

Baca juga: 8 Aplikasi yang Digunakan KPU pada Pemilu 2024

Dalam mengakses portal media daring, masyarakat perlu memperhatikan apakah portal yang diakses adalah portal resmi atau tidak.

Berikutnya menyeleksi, bagaimana dapat melakukan seleksi terhadap informasi politik sehingga tidak terjebak pada hoaks. Pertama, masyarakat perlu mengetahui informasi apa yang dibutuhkan agar tidak terbanjiri informasi.

“Selain itu jika informasi menyertakan data, sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan atau penelusuran data dari sumber aslinya,” terang Boto.

Sistem kerja hoaks politik

Selanjutnya memahami sistem kerja hoaks politik sedianya juga berlaku sebagaimana pepatah bad news is good news. Masyarakat harus senantiasa menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dengan asas ini, pemahaman dengan sendirinya akan dipandu dan diarahkan pada sikap atau tindakan cermat dan kritis dan mungkin menumbuhkan posisi netral sehingga tidak terperangkap sebagai korban pencipta hoaks.

Kemudian menganalisis, hoaks politik biasanya dicirikan dengan penggunaan kata atau kalimat yang cenderung hiperbolis dan sensasional.

Masyarakat harus memiliki sikap yang kritis dan jangan langsung terprovokasi dengan aliran pesan di dalamnya.

Berikutnya memverifikasi, proses verifikasi informasi politik terutama jelang Pemilu 2024 berfokus pada upaya untuk melakukan konfirmasi silang dengan informasi yang relevan didapatkan dari sumber lain.