Ribuan TPS di Aceh Rawan Pemilu, Literasi Digital Digenjot Lawan Hoaks Politik

ACEH, KOMPAS.com - Literasi digital warga Langsa Aceh digenjot menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut dilakukan untuk melawan hoaks politik.

Apalagi ribuan TPS di Aceh rawan Pemilu. Data Polda Aceh, dari 16.046 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024, sebanyak 13.016 TPS berkategori kurang rawan, 2.723 TPS rawan, dan 307 TPS sangat rawan.

"Salah satu yang kami lakukan melawan hoaks politik," ujar Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kota Langsa, Boto Pranajaya, dalam rilisnya, Senin (29/1/2024).

Baca juga: 9 Poin Hasil Mubes Nahdliyin Nusantara, Minta Pengurus NU Netral dalam Pemilu

Kunci utama untuk melawan hoaks politik, masyarakat harus memahami secara mendalam mengenai literasi digital.

Dalam literasi digital setidaknya ada 10 tahapan kompetensi literasi digital. Yakni mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan terakhir berkolaborasi.

Kompetensi mengakses mengajarkan bagaimana langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita yang benar.

Baca juga: 8 Aplikasi yang Digunakan KPU pada Pemilu 2024

Dalam mengakses portal media daring, masyarakat perlu memperhatikan apakah portal yang diakses adalah portal resmi atau tidak.

Berikutnya menyeleksi, bagaimana dapat melakukan seleksi terhadap informasi politik sehingga tidak terjebak pada hoaks. Pertama, masyarakat perlu mengetahui informasi apa yang dibutuhkan agar tidak terbanjiri informasi.

“Selain itu jika informasi menyertakan data, sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan atau penelusuran data dari sumber aslinya,” terang Boto.

Sistem kerja hoaks politik

Selanjutnya memahami sistem kerja hoaks politik sedianya juga berlaku sebagaimana pepatah bad news is good news. Masyarakat harus senantiasa menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dengan asas ini, pemahaman dengan sendirinya akan dipandu dan diarahkan pada sikap atau tindakan cermat dan kritis dan mungkin menumbuhkan posisi netral sehingga tidak terperangkap sebagai korban pencipta hoaks.

Kemudian menganalisis, hoaks politik biasanya dicirikan dengan penggunaan kata atau kalimat yang cenderung hiperbolis dan sensasional.

Masyarakat harus memiliki sikap yang kritis dan jangan langsung terprovokasi dengan aliran pesan di dalamnya.

Berikutnya memverifikasi, proses verifikasi informasi politik terutama jelang Pemilu 2024 berfokus pada upaya untuk melakukan konfirmasi silang dengan informasi yang relevan didapatkan dari sumber lain.

“Sebagai contoh, jika kalian mendapatkan informasi mengenai keburukan salah satu capres yang dibagikan melalui media sosial, pastikan melakukan verifikasi menggunakan informasi sejenis dari berbagai sumber informasi yang ada sebelum mempercayai dan meneruskannya,” tandasnya.

Lima tahapan selanjutnya dijelaskan pegiat media sosial, Musliadi. Yakni evaluasi.

Meski sudah verifikasi hingga mendapatkan informasi politik yang sudah akurat dan bukan berupa hoaks politik, sebaiknya masyarakat mampu menahan keinginan untuk berbagi informasi kepada pengguna media sosial lainnya.

“Mengapa? Karena tidak semua informasi yang akurat akan bermanfaat bagi orang lain,” jelasnya.

Tahapan selanjutnya distribusi. Bertindak cerdas dalam bermedia sosial ditunjukkan melalui kemampuan mendistribusikan informasi. Masyarakat boleh mendukung calon yang didukung, namun kecerdasan, kehati-hatian, dan memberikan kepada pihak lain harus ditunjukkan.

“Sebab apa pun yang sudah disebarkan dan terpublikasi melalui akun media sosial akan terdokumentasi dan berdampak di masa depan,” tutur Musliadi.

Berikutnya tahapan produksi, selain menjadi pembaca cerdas, masyarakat juga dituntut menjadi pembuat konten yang cerdas.

Dalam pertarungan informasi politik yang ada saat ini, masyarakat dituntut tidak hanya menjadi pembaca yang cerdas.

“Namun harus bisa menjadi pembuat konten informasi guna melawan dan mengatasi informasi hoaks politik yang beredar dalam dunia digital,” ajak musliadi.

Kemudian tahapan partisipasi, masyarakat harus mampu menjadi bagian dari pemberantasan hoaks. Berpartisipasi dalam literasi digital hoaks politik berarti menyampaikan pengetahuan kritis tentang bahaya hoaks politik kepada orang lain.

“Seperti yang sedang kita lakukan saat ini, kalian juga dapat menyampaikan pengetahuan berdasarkan menyebarkan fakta riil tentang kondisi riil untuk melawan hoaks politik,” ungkapnya.

Terakhir tahapan kolaborasi, Hoaks politik akan semakin sulit dilawan jika tidak ada tindakan kolektif untuk bersama-sama bergerak menghentikan penyebarannya.

“Tindakan kolektif ini tentu saja bermula dari partisipasi aktif setiap individu dalam upayanya untuk tidak meneruskan pesan hoaks politik dan ikut melaporkannya,” pungkasnya.