Mengenal Kota Bitung yang Berjuluk Kota Cakalang

KOMPAS.com - Kota Bitung adalah sebuah kota kecil yang terletak di bagian timur laut Provinsi Sulawesi Utara.

Kota Bitung terletak kurang lebih 44 kilometer dari Kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara.

Baca juga: Tugu Trikora di Bitung, Monumen untuk Memperingati Aksi Trikora

Nama Kota Bitung diambil dari nama pohon bitung (hivia hospital), tumbuhan tropis yang dalam bahasa Sangihe disebut tariang.

Pohon bitung juga sempat mendapat predikat sebagai pohon perdamaian, yang diberikan oleh Presiden Soeharto pada saat perayaan Hari Lingkungan Hidup tahun 1986.

Alasan nama Bitung diberikan kepada kota kecil ini karena di sepanjang pantainya banyak ditumbuhi pohon bitung.

Baca juga: Profil Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Terbesar di Sulut

Sejarah Kota Bitung

Dilansir dari laman bitungkota.go.id, sejarah Kota Bitung berawal pada sekitar akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19.

Sebelum menjadi pemukiman, pantai-pantai di Bitung merupakan tempat berteduh dan persinggahan nelayan.

Baca juga: Tarif Tol Manado-Bitung Terbaru 2023

Kian hari, kian ramai nelayan yang datang ketempat ini sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah pemukiman.

Berawal dari sebuah perkampungan nelayan, tempat ini kemudian berkembang menjadi Desa Bitung.

Semula penduduk Desa Bitung berasal dari etnis Minahasa (sub-etnis Tonsea khususnya) dan Sangihe-Talaud. Namun kemudian datang juga penduduk yang berasal dari etnis Maluku Utara, Mongondow, dan beberapa etnis lainnya.

Sebagai sebuah desa, Bitung berada di bawah onderdstrik (kecamatan) Kauditan merupakan bagian dari distrik Tonsea.

Desa Bitung pertama kali dipimpin oleh hukum tua (kepala desa) Arkelaus Sompotan dan memimpin selama kurang lebih 25 tahun.

Di bawah kepemimpinan Arkelaus Sompotan, penduduk Bitung terus bertambah dan penganut agama pun beragam.

Mayoritas penduduk Desa Bitung saat itu beragama Kristen kemudian menyusul penganut Islam.

Desa Bitung resmi diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai sebuah negeri pada 1 Januari 1918, dengan beleid pengesahan yang baru dikeluarkan pada 1 Januari 1928.