Kotak Suara Pemilu 2024 Sudah Tiba di Gudang KPU Manokwari

MANOKWARI, KOMPAS.com - Kardus Kotak Suara Pemilu 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum saat ini telah dimasukkan ke gudang logistik KPU Manokwari di Jalan Merdeka, Jumat (27/10/2023)

Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Manokwari menyebut logistik untuk pemilihan umum Tahun 2024 sudah ada beberapa yang tiba di Manokwari.

"Sebelumnya Tinta sudah masuk, sekarang ini kotak suara, bilik suara juga telah masuk jadi logistik tahap pertama itu tinta, kotak suara, bilik suara dan Kabel tis," kata Cristine Ruth Rumkabu, Jumat.

Ruth mengatakan, setiap logistik untuk pemilihan umum yang masuk tentu diawasi oleh Bawaslu dan pihak keamanan.

"Pengawasan tentu dilakukan Bawaslu, tetapi juga ada keamanan yang jaga karena dari logistik yang masuk ini harus ke gudang," katanya.

Baca juga: Kronologi Anggota TNI di Manokwari Bacok Komandan Usai Apel Pagi

Ruth menyebut, semua logistik yang masuk akan diperiksa oleh KPU apakah sesuai berita acara atau tidak.

"Kami harus melakukan pemeriksaan setiap logistik yang masuk apakah sudah sesuai dengan berita acara atau tidak, ada mekanisme itu kami akan kroscek satu persatu," ucapnya.

Logistik pemilu disiapkan oleh penyedia atau pihak ketiga, sehingga KPU di Daerah hanya siap untuk menerima.

Hibah Pilkada 2024 untuk KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024.

Dalam NPHD tersebut, hibah untuk Pilkada telah disetujui sebesar Rp 50 miliar dari APBD Kabupaten Manokwari untuk KPU dalam rangka membiayai kegiatan Pilkada yang dijadwalkan September 2024.

"Sebagai kewajiban pemerintah daerah menyukseskan Pemilu dan Pemilukada 2024, tim anggaran pemerintah daerah telah menyelenggarakan rapat dengan KPU beberapa waktu lalu dan telah menyepakati nilai NPHD yang akan diserahkan kepada KPU Manokwari," kata Hermus Indou.

Dia menyebut, besaran dana hibah yang diberikan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Secara bertahap kita salurkan setelah penandatanganan NPHD, yakni 40 persen dicairkan tahun 2023 langsung ke kas KPUD, sementara sisanya 60 persen akan dicairkan di tahun 2024," kata Bupati.

Bupati memuji pengelolaan keuangan hibah sebagaimana penyelenggaraan pilkada tahun 2020 lalu, KPU Kabupaten Manokwari menyetor kembali sisa uang hibah sekitar Rp 10 miliar ke kas daerah.

"Kalau pasangan calon kepala daerah banyak tentu anggaran disesuaikan membutuhkan biaya cukup besar, tetapi kalau pasangan sedikit tentu biaya pun menyesuaikan, tetapi kita upayakan KPU tidak boleh kekurangan anggaran dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah," katanya