627 TPS di Papua Selatan Masuk Kategori Rawan Konflik

MERAUKE, KOMPAS.com - Sebanyak 627 dari 1.770 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2024 di Papua Selatan masuk dalam kategori rawan konflik. Hal ini berdasarkan pemetaan oleh aparat keamanan gabungan.

Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan, TPS yang rawan terjadi konflik itu tersebar di empat kabupaten yang ada di Papua Selatan.

"Total di Papua Selatan ada 1.770 TPS dan 627 TPS masuk dalam kategori rawan. Merauke terdapat 84 TPS, Asmat 126 TPS, Mappi 265 TPS dan Boven Digoel 152 TPS," kata Fakhiri usai melakukan Safari Pemilu di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (10/10/2023).

Baca juga: Polisi Ungkap Peran 3 Pelaku Pembunuhan Aktivis Papua Michelle Kurisi

Fakhiri menjelaskan, kerawanan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti lokasi TPS yang dianggap sulit ditempuh dan jaraknya jauh dari TPS lain.

Menurut dia, hal ini harus segera diantisipasi agar pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar.

"Masalah keamanan itu tidak di semua wilayah Papua, ada di beberapa kabupaten dan hanya di beberapa distrik. Nah, itu yang kita koordinasikan, apakah bisa dipindah ke tempat yang aman," kata dia.

Baca juga: Agenda Wapres Maruf Amin di Papua, Salah Satunya Temui Tokoh HAM

"TNI, Polri, BIN dan Bawaslu punya prediksi mengenai potensi masalah, semua kita diskusikan di sini sehingga pada pelaksanaan nanti bisa berjalan sesuai aturan," sambung Fakhiri.

Ia pun berharap semua pihak bisa saling membantu untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu di Papua Selatan.

"Intinya semua harus kesampingankan ego sektoral," jelas Fakhiri.

Meski begitu, Fakhiri menyebut, Papua Selatan merupakan provinsi paling aman di antara provinsi hasil pemekaran di Papua.

Menurutnya, hal yang terjadi di Boven Digoel pada 2020 yang membuat dilakukannya pemungutan suara ulang harus dipelajari sehingga hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik dapat dihindari.

Saat itu, KPU mendiskualifikasi kepesertaan salah satu calon bupati di saat pelaksanaan pleno penghitungan suara dan mengakibatkan terjadinya aksi pembakaran sejumlah fasilitas umum.

"Boven Digoel secara keseluruhan sebenarnya aman, kemarin (Pilkada 2019) itu karena politik identitas. Yang lebih tahu itu sebenarnya KPU. Kalau ada yang mendaftar (Pemilu) apakah dia punya masalah hukum atau tidak, kalau ada diberitahukan sejak awal, jangan tahapan sudah berjalan baru diputus. Ini yang membuat persoalan," ujarnya.