Terima Kunjungan Komisi V DPR, Gubernur Syamsuar Paparkan Persoalan Infrastruktur di Riau

KOMPAS.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima kunjungan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal.

Pada kesempatan itu, Syamsuar memimpin pertemuan antara Komisi V DPR dan bupati atau wali kota se-Riau dalam sesi serap aspirasi dan dialog di Balai Serindit, Gedung Daerah, Provinsi Riau, Jumat (14/7/23).

Dalam sesi tersebut, orang nomor satu di Riau itu mengungkapkan persoalan infrastruktur di wilayahnya, terutama jalan yang menjadi fokus utama para bupati atau wali kota.

Persoalan infrastruktur tersebut, mulai dari panjang jalan di Riau yang menjadi kewenangan provinsi, termasuk sebagai jalan terpanjang di Indonesia dengan panjang 2.799,81 kilometer (km).

Selain itu, Syamsuar juga menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau sangat terbatas untuk merawat dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

Baca juga: Anies Baswedan Soroti Ketimpangan APBD: Ini Harus Jadi Perhatian

"APBD Riau hanya sekitar Rp 9 triliun. Sementara itu, kebutuhan kami untuk pembangunan sangat banyak. Tidak hanya jalan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/7/2023).

Oleh karenanya, Syamsuar berharap, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan untuk pembangunan infrastruktur di Riau.

Menurutnya, Riau layak mendapat dukungan pembangunan. Pasalnya, Negeri Lancang Kuning ini telah memberikan devisa cukup besar kepada negara.

Ia mengungkapkan, target pembangunan jalan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan 66 persen hingga 2024.

Sebab, kata dia, pihaknya harus menyesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Riau yang terbatas.

Baca juga: DPRD Soroti Utang Pinjol Warga Jakarta Tembus Rp 10,35 Triliun: Lebih Besar dari APBD Jogja!

"Alhamdulillah saat ini sudah tercapai sekira 64 persen lebih. Kami optimis pada 2024 nanti target 66 persen itu tercapai bahkan bisa lebih," imbuh.

Syamsuar mengatakan, dirinya sudah menjalankan amanah sebagai gubernur dengan sangat baik.

Ia berharap, kehadiran Komisi V DPR dengan didampingi para mitra kerja bisa membuka mata dan telinga para pimpinan di pusat bahwa Provinsi Riau masih sangat membutuhkan dukungan dan bantuan, terutama anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

“Jika pembangunan infrastruktur di Riau memadai, tentu akan menggenjot pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga tingkat kunjungan wisata,” imbuh Syamsuar.

Baca juga: Jalankan Reformasi Birokrasi, Menteri Anas Ajak Pemkab Demak Susun Prioritas, dari Kemiskinan sampai Investasi

Ia mencontohkan, jalan Lintas Bono di Pelalawan masih memprihatinkan. Padahal jalan ini masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).