Rakor P3KE, Wawalkot Makassar Kumpulkan Camat dan Lurah untuk Tagih Update Data Rakyat Miskin

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini tengah fokus melakukan gebrakan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Hal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Wakil Wali Kota (Wawalkot) Makassar Fatmawati Rusdi pun menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) secara intens bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, dan lurah.

Pada rakor kedua, Fatmawati memanggil OPD terkait, camat, dan lurah untuk menagih update data masyarakat miskin di setiap kelurahan. Rakor ini berlangsung di Ruang Sipakatau, Senin (19/6/2023).

Update data masyarakat miskin merupakan salah satu upaya yang dilakukan Fatmawati untuk memperbaiki tingkat akurasi data.

Baca juga: Biaya Hidup Korban Pemerkosaan Kakak Kandung dan Bayinya Akan Ditanggung Pemkot Makassar

“Mana semua datanya warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem? Ini PR kita semua. Harus kita setor datanya dan kita mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan,” ujarnya.

Fatmawati meminta camat dan lurah untuk melakukan pendataan awal. Ia juga meminta jajarannya untuk memikirkan inovasi apa saja yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

“Pokoknya ini sudah hampir masuk rapat anggaran perubahan. Kita masukkan apa-apa yang perlu untuk bisa membawa masyarakat kita jauh dari kata kemiskinan ekstrem. Tahun 2024 kita sudah harus masuk dalam daftar tidak ada lagi warga yang masuk dalam kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Kemiskinan ekstrem sendiri digolongkan jika masyarakat masih memiliki pemasukan di bawah Rp 11.000 per hari.

Baca juga: Pemkot Makassar dan OC-Global Jepang Teken LOI untuk Kembangkan Industri Perikanan di Pulau Barrang Lompo

OPD koordinasi dengan camat dan lurah

Fatmawati meminta OPD terkait untuk berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan skill bagi masyarakat. Hal ini penting untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan ayo lebih kerja keras lagi. Programnya harus genjot terus. Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar Noptiadi menambahkan, berdasarkan data dari Kemenko PMK, terdapat 16.000 kepala keluarga (KK) di Kota Makassar yang dipetakan sebagai lokus pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi,” tutur Noptiadi.

Adapun wilayah yang mendominasi berada di Kecamatan Tallo dan Makassar.

Baca juga: Pemkot Makassar Tanggung Semua Biaya Pengobatan Korban Kebakaran Trans Studio

“Di dua kecamatan itu karena ini erat kaitannya dengan beberapa indikator terkait dengan akses akses layanan publik. Jadi P3KE itu sebagian itu indikatornya diambil berdasarkan akses layanan. Baik itu layanan akses ke puskesmas dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Oleh karenanya, Noptiadi menargetkan peningkatan pendapatan warga sebesar Rp 28.000 lewat program-program dari OPD terkait.