Pilkada Gubernur Bangka Belitung 2024 Diguyur Anggaran Rp 89,2 miliar

BANGKA, KOMPAS.com - Anggaran senilai Rp 89,2 miliar dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur 2024 di Kepulauan Bangka Belitung.

Anggaran itu terbagi untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhitung tahun anggaran 2023 dan 2024.

"MoU ini adalah bentuk dukungan pemerintah daerah atas persiapan pilkada serentak yang akan datang," kata Pj Gubernur Bangka Belitung Suganda Pandapotan di Gubernuran, Kamis (25/5/2023).

Baca juga: Survei Indopol Pilkada Jatim 2024, Elektabilitas Khofifah Tertinggi, Disusul Risma dan Emil Dardak

Suganda mengungkapkan, pemerintah daerah wajib menyiapkan dukungan dana bagi persiapan Pilkada 2024, yang penyerahannya sebesar 40 persen di tahun 2023, dan 60 persen lagi di tahun 2024.

Rinciannya, Bawaslu menerima alokasi anggaran Rp 20,8 miliar yang digelontorkan tahun ini Rp 8,3 miliar. Sisanya Rp 12,4 miliar dikucurkan pada 2024.

Sementara KPU menerima anggaran hibah tersebut sebesar Rp 68,4 miliar yang pencairannya juga terbagi dalam dua tahun anggaran.

"Untuk hal-hal lain mungkin akan ada pembicaraan-pembicaraan lagi. Tapi, paling tidak kita sudah memenuhi harapan, dan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," ujar Suganda.

Menurut Suganda, penandatanganan kesepahaman hibah telah dilakukan dengan Bawaslu. Seharusnya di hari yang sama, penandatangan juga akan dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pelaksana pemilu. Akan tetapi, karena baru saja terjadi pergantian komisioner, pihak KPU meminta waktu.

Sehingga, penandatanganan MoU bersama KPU dijadwalkan ulang pada 31 Mei 2023, yang merupakan batas terakhir pengesahan.

"Mudah-mudahan tanggal 31 selesai, yang artinya, kita semuanya tepat waktu. Kesiapan kita sebagai pemerintah daerah sudah siap, jadi kewajiban kita sudah penuh," katanya.

Ketua Bawaslu, Em Osykar mengatakan, pada 2024 nanti akan ada dua acara besar terkait pelaksanaan pemilu, yakni Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota pada 14 Februari, dan pemilukada serentak pada tanggal 27 November.

Dalam hal ini, komitmen pemerintah daerah untuk men-support pelaksanaan Pemilukada serentak 2024 yang salah satu bentuknya adalah pendanaan, yang dilakukan berjenjang di kabupaten/kota dengan acara yang sama, sesuai dengan dana yang disepakati (cost sharing).

"Hari ini, diadakan berita acara kesepakatan, karena harus ada kepastian hukum atas adanya dukungan dana dari pemerintah daerah. Nanti September NPHD-nya," kata Em Osykar.

Baca juga: Muncul Wacana Kaesang Diusung Partai Gerindra pada Pilkada Solo 2024, Gibran: Idealnya dari PDI-P

Dirinya mengatakan, mengingat pesta demokrasi yang dinamis, sebagai fungsi pengawasan, ke depan akan banyak ditemui kendala di lapangan yang memerlukan dukungan dana. Sementara, dana saat ini menurutnya sangat minimalis, ditambah dengan kondisi geografis Bangka Belitung.

Akan tetapi, jika ke depan ada penambahan, ia menyebut pihak pemprov akan menganggarkan kembali dana tersebut yang menyesuaikan dengan kebutuhan, dan ini sangat ia harapkan.

Selain support dana, pihaknya juga akan menjajaki untuk pelaksanaan MoU netralitas ASN ke depan, dalam bentuk penandatangan bersama pemprov Babel, diikuti pemerintah kabupaten/kota, yang bekerja sama dengan Kesbangpol.