APBD 2023 Kepri Rp 4,111 Triliun, Naik 15 Persen dari 2022

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2023 ditetapkan sebesar Rp 4,111 triliun.

Angka tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri dengan agenda laporan akhir badan anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Rabu (23/11/2022).

Jika dibandingkan dengan anggaran pada APBD Murni 2022 sebesar Rp 3,870 triliun, maka terdapat peningkatan APBD sebesar Rp 631 miliar atau naik 15,34 persen.

Untuk masing-masing kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah disebutkan Pendapatan Daerah TA 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3,995 triliun.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,80 persen dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun 2022 atau meningkat Rp 515 miliar.

Baca juga: APBD Pekanbaru Defisit, Upah Tenaga Harian Lepas Rumah Sakit Dipotong 50 Persen

Kemudian Belanja Daerah pada APBD TA 2023 ditetapkan sebesar Rp 4,111 triliun, mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp 631 miliar atau naik 15,34 persen. Serta estimasi Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp 115 miliar.

Penetapan APBD TA 2023 disahkan oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua 2 Raden Hari Tjahyono, Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dachlan.

Persetujuan tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kepri Nomor 21 tahun 2022 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Martin L Maromon.

Sidang turut dihadiri oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan para anggota DPRD Kepri, Forkopimda Kepri, Pimpinan Instansi Vertikal, Tim Percepatan Pembangunan Pemprov Kepri, para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Kepri.

Baca juga: Ganjar dan DPRD Teken KUA-PPS APBD 2023, Ini Pos Prioritas Penggunaan Anggarannya

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, keseluruhan tahapan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan telah melalui proses pembahasan yang sangat intens serta menguras waktu, tenaga dan pikiran.

Ansar menyebutkan masukan-masukan yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau merupakan stimulan positif demi meningkatkan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

"Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi, Komisi, serta Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau atas saran dan masukan dalam pembahasan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 ini. Sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan," papar Ansar.