Lansia dan Disabilitas di Padang Panjang Terima BLT BBM Tahap I

PADANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat menyerahkan Bantuan Langsung Tunas Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) kepada masyarakat, Sabtu (12/11/2022).

Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumbar yang menyerahkan bantuan itu langsung kepada masyarakat.

Untuk bantuan itu berasal dari anggaran Kementerian Sosial, Dana Intensif Daerah dan APBD Kota Padang Panjang dengan nilai total lebih dari Rp 5 miliar.

"Targetnya, 10.500 warga yang terdata dalam DTKS akan menerima bantuan ini tanpa terkecuali," kata Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran usai menyerahkan bantuan itu kepada masyarakat, Sabtu (12/11/2022).

Baca juga: Pemkab Wonogiri Segera Saluran BLT DBHCHT, Bupati Jekek: Masing-masing KPM Dapat Rp 1,2 Juta

Dana total Rp 5.071.350.000 itu, untuk tahap I sudah disalurkan Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, dan Wakil Wali Kota, Drs. Asrul secara simbolis, Sabtu (12/11/2022), sebesar Rp1.258.650.000.

Sisanya Rp 3.812.700.000 akan disalurkan Desember mendatang.

Menurut Fadly, untuk tahap I ini ada sebanyak 2.797 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BLT BBM ini.

Mereka dari kelompok lanjut usia (Lansia) dan disabilitas.

Rinciannya, sebanyak 1.664 KPM di Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB) dengan total Rp748.800.000. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur (PPT) untuk 1.133 KPM dengan total Rp509.850.000.

Fadly menyampaikan, dari 10.500 KK dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), sebelumnya sebanyak 2.051 KPM telah menerima BLT BBM dari anggaran dari Kementerian Sosial untuk tahap I Rp615.300.000.

Namun Pemko Padang Panjang turut menganggarkan agar seluruh 10.500 KK bisa menerima BLT BBM ini.

“Makanya untuk tahap I ini, dana dari APBD senilai Rp1,25 miliar digelontorkan untuk membantu 2.797 KPM. Bagi KPM yang belum menerima BLT BBM sekitar 5.652 lagi, akan disalurkan bantuan tahap II pada Desember mendatang, Rp3,8 miliar dari DID. Sehingga semua KPM yang terdata DTKS akan mendapat BLT BBM ini,” kata Fadly.

Dijelaskannya, DID yang diterima Pemko dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8,9 miliar.

DID ini didapatkan lantaran Pemko Padang Panjang dinilai sebagai satu-satunya kota di Sumatera Barat yang sangat baik dalam penanganan inflasi, keberhasilan dalam meningkatkan pengunaan produk dalam negeri (PDN), percepatan belanja daerah, percepatan vaksinasi Covid-19, serta dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting.

"Jadi KK yang belum menerima BLT BBM ini, nanti akan menerimanya dari dana DID di tahap berikutnya. Di luar itu, kita juga memberikan bantuan untuk driver ojek. Ada tambahan, bila mereka terdaftar di DTKS. Selain dapat Rp450.000, juga mendapatkan untuk tiga bulan Rp300.000, menjadi Rp750.000. Ada sekitar 1.000-an driver ojek," sebut Fadly.