DOMPU, KOMPAS.com - Wakil Bupati Dompu Syahrul Parsan kini menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pernyataan itu terekam dalam video dan viral di media sosial.
Dalam video berdurasi 48 detik itu, Syahrul meminta tenaga kesehatan (nakes) honorer yang mengabdi di puskesmas berhenti bekerja.
Baca juga: Puting Beliung Landa 2 Desa di Dompu, 5 Rumah Warga Rusak
Penyataan itu disampaikan Syahrul saat bertemu ratusan nakes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorium Nakes non-ASN (FKHN) yang melakukan demonstrasi pada Selasa (8/11/2022).
Dalam aksinya, FKHN mendesak agar diakomodasi dalam rekrutmen PPPK 2022.
"Sekali-kali keluar saja ndak apa-apa, saya lebih baik bicara apa adanya," kata Syahrul Parsan dalam cuplikan video yang diunggah pemilik akun Facebook, Yessi Diandi.
Usai mengeluarkan pernyataan itu, massa aksi terdengar bersorak. Namun, Wabup Dompu itu tetap melanjutkan pernyataannya. Syahrul menyebut, tak pernah ada rekrutmen pegawai honorer selama masa kepempinannya.
"Tidak usah mengancam seperti itu. Jangan ancam-ancam begitu, dipikir saya siapa mau diancam-ancam," kata Syahrul.
Menanggapi video itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Gatot Gunawan Putra memberikan klarifikasi terkait pernyataan wakil bupati pada video itu.
Menurutnya, peristiwa itu bermula ketika nakes honorer meminta diakomodasi dalam rekrutmen PPPK 2022.
Namun, permintaan itu belum bisa dikabulkan karena PPPK 2022 masih mengakomodasi rekrutmen guru. Rencananya, rekrutmen para nakes baru bisa dilakukan pada 2023.
"Penjelasan ini tidak diterima oleh adik-adik nakes itu, mereka katakan pemerintah bohong," ungkap Gatot lewat keterangan tertulis, Jumat (11/11/2022).
Tidak hanya itu, para nakes juga bersikukuh ingin bertemu Bupati Dompu Kader Jaelani. Padahal, Bupati Kader sedang berada di luar kota.
Baca juga: Balita 3 Tahun di Dompu Tewas Usai Terseret Arus Saluran Irigasi
Karena tak terima dengan penjelasan wakil bupati soal rekrutmen itu, para nakes honorer mengancam mogok kerja. Mendengar ancaman itu, kata Gatot, Wabup Dompu pun melarang mereka mogok.
"Pak Wabup jawab jangan bersikap ancam mogok dan mau keluar, karena akan menggangu situasi pelayanan di puskesmas dan RSU, tapi bila kalian bersikeras atas sikapnya boleh saja istirahat dulu sambil menunggu dibukanya formasi PPPK Nakes," jelas Gatot.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.