FX Rudy: "Enggak Ada Kata Saya Membenci Mbak Puan"

KOMPAS.com - Setibanya dari Jakarta, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan dinamika yang terjadi saat pemanggilannya oleh DPP PDI-P pada Rabu (26/10/2022) lalu. 

FX Rudy mengungkapkan selama proses klarifikasi terjadi sejumlah perdebatan. Di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, dia menyinggung soal pemberian sanksi yang adil. 

Dia menilai ada sejumlah kader yang sebenarnya melakukan tindakan yang melebihi dirinya terkait sial calon presiden (capres) 2024. Termasuk kader-kader yang merusak citra Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga harus diberikan sanksi. 

Baca juga: FX Rudy Bicara soal Dirinya Disanksi: Dipecat Pun Saya Tetap PDI Perjuangan

Meski begitu, Rudy menegaskan tidak sedikit pun membenci Puan Maharani. 

"Kalau memberi sanksi yang adil. Yang merusak citra Mbak Puan itu ya harus diberi sanksi. Dan jangan salah menilai saya, kalau Mbak Puan itu sebagai cucu bung Karno dan sebagai Ketua DPP Perjuangan, jadi enggak ada kata saya membenci beliau," katanya, Kamis (28/10/2022).

Rudy mengaku dalam proses klarifikasi itu, dia juga telah menyampaikan kepada DPP akan mendukung penuh rekomendasi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait capres. 

"Perdebatan satu setengah lebih satu setengah jam saya diminta keterangan dan klarifikasi. Saya meminta untuk dibaca sampai akhir (laporan) kalau saya tetap menunggu dan mendukung penuh rekomendasi dari Ketua Umum, itu yang saya sampaikan," katanya. 

Bahkan dia juga menyatakan siap dipecat oleh DPP PDI-P

"Saya juga sampaikan juga saya akan terima sanksi dengan penuh tanggung jawab. Dipecat pun saya tetap PDI Perjuangan," tegasnya.

Diketahui Rudy mendapatkan sanksi keras dari DPP usai menyatakan dukungannya terhadap Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres. Dukungan Rudy tersebut dianggap melampaui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. 

"Sebenarnya enggak ada yang salah. Namun karena dinilai melampaui Ketua Umum, saya diberi sanksi karena dianggap melampaui keputusan dan padahal belum ada rekomendasi," ungkapnya. (Penulis : Kontributor Kota Solo, Fristin Intan Sulistyowati | Editor : Ardi Priyatno Utomo)