Pasukan Ojol Demo di Kantor DPRD Balikpapan, Keluhkan Potongan dan Pungutan Ilegal

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Pasukan ojek online (ojol) yang tergabung dalam Persatuan Driver Online Balikpapan (PDOB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (10/10/2022).

Ratusan ojol ini memadati kantor DPRD hingga membuat petugas menutup paksa akses Jalan Jenderal Sudirman tersebut. 

Baca juga: 2 Hari Dicari, Jenazah Driver Ojol Lompat ke Sungai Citarum Akhirnya Ditemukan

Para driver ojol ini membawa sejumlah tuntutan yang harus ditindaklanjuti pemerintah, salah satunya yakni potongan yang terapkan oleh pihak aplikator tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah.

Seperti yang diketahui di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 667 Tahun 2022 tentang biaya jasa pengguna kendaraan roda dua yakni pemberlakuan pemotongan dari aplikator sebesar 15 persen. 

“Meminta kepada pemerintah untuk menerapkan aturan yang sudah mereka buat sendiri, yakni dalam KP No 667 Tahun 2022 bahwa aplikator maksimum memotong 15 persen. Tetapi fakta sampai saat ini masih 20 persen,” kata Om Lauw, Pembina PDOB di sela-sela aksi.

 Baca juga: Diduga Ada Masalah Keluarga, Driver Ojol Loncat ke Sungai Citarum

Selanjutnya, para ojol meminta pemerintah juga menindaklanjuti aplikator yang melakukan pungutan liar (pungli). Yakni menambahkan biaya potongan berkedok jasa aplikasi yang tidak ada di dalam perjanjian atau aturan pemerintah.

Hal ini sangat diberatkan oleh para ojol lantaran penghasilannya terus terpotong oleh biaya-biaya tambahan yang dibuat sendiri oleh aplikator. 

“Dalam artian yakni aplikator menarik tarif-tarif jasa aplikasi, jadi setelah 20 persen tadi ada lagi biaya seperti jasa aplikasi. Nah ini adalah tarikan ilegal yang tidak ada di dalam aturan pemerintah yang mereka buat sendiri. Nah makanya kami minta pemerintah menegakkan ini aturan, karena mereka yang buat sendiri,” ujarnya.

Aksi demo ini bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya pihak PDOB telah bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, serta menyurati Gubernur Kaltim Isran Noor. Namun hingga saat ini belum ada respon dan tindaklanjut.

Para ojol mengancam jika aspirasinya tidak bisa diwujudkan, driver ojol di Balikpapan berencana tidak akan memilih kembali Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud untuk periode selanjutnya.

“Maka dari itu kami minta kepada pemerintah kota, karena kemarin juga kami kan yang memilih. Kami pastikan bila suara kami tidak ditindaklanjuti, periode yang akan datang mereka tidak terpilih. Kami akan pastikan itu, karena ojol di sini banyak. Yang datang ke sini banyak, R2 dan R4 gabung, total anggota kami itu ada 1.200 orang,” pungkasnya.