Penghitungan Kerugian Negara akibat Korupsi di Daerah Kini Ditangani Pasukan Audit BPK

LAMPUNG, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membentuk unit khusus untuk mengaudit penghitungan kerugian negara di daerah.

Unit khusus ini dibentuk agar proses penyidikan kasus korupsi di daerah bisa dilakukan lebih cepat dan memotong alur birokasi.

Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Purnomo menuturkan unit khusus itu adalah Investigative Audit Task Force (IATF) sebagai perpanjangan tangan BPK di daerah.

“Dengan adanya IATF ini, maka BPK bisa ikut menangangi pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian negara, atas permintaan aparat penegak hukum di daerah,” kata Joko dalam keterangan tertulis, Selasa (20/9/2022).

Baca juga: Kepala Pegadaian UPC Brosot Diduga Korupsi Rp 4,9 Miliar, Modusnya Kredit Fiktif

Unit khusus tersebut dimaksudkan memotong alur birokrasi terkait penghitungan kerugian negara seperti kasus-kasus korupsi.

IATF ini diharapkan bisa meningkatkan dukungan terhadap penegakkan hukum, dan selaras dengan Inisiatif Strategis peningkatan peran BPK dalam pemberantasan korupsi.

“Sehingga, tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan di pusat, karena di daerah sudah unit khusus IATF ini,” kata dia.

Sementara itu, Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Akhmad Wiyagus melalui Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, hadirnya IATF ini bisa membuat proses penyidikan kasus korupsi berjalan lebih cepat.

Menurut Pandra, kasus seperti korupsi yang memerlukan hasil penghitungan kerugian negara terkadang berjalan lambat lantaran penyidik masih menunggu hasil penghitungan BPK.

Baca juga: Oknum Kades di Blora Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Kerugian Negara Capai Rp 648 Juta

“Hasil penghitungan kerugian negara sangat diperlukan dalam penyidikan seperti tindak pidana korupsi, ini yang kadang membuat prosesnya lambat,” kata Pandra.

Dus, hadirnya IATF diharapkan penyidikan kasus korupsi bisa lebih cepat, karena koordinasi dilakukan di daerah.

“Tidak terbatas untuk kasus-kasus besar saja, tetapi juga perkara yang disidik polres/polresta seperti dana desa yang anggaranya Rp2 miliar juga bisa ditangani,” kata Pandra.