AMBON, KOMPAS.com - Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara berjanji akan menindak tegas anggotanya yang terbukti terlibat dalam kasus penyelundupan puluhan sepeda motor bodong ke wilayah tersebut.
Sebelumnya, sebanyak 22 sepeda motor bodong ditahan di Pelabuhan Bastiong, Ternate, Maluku Utara, pada Juni 2022. Puluhan motor bodong itu diketahui merupakan hasil kejahatan yang diselundupkan dari Sulawesi Utara melalui jalur laut.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku Utara, Kombes Pol Michael Irwan Thamsil mengatakan, sejauh ini pihaknya masih terus menyelidiki dugaan keterlibatan anggota Polda Maluku Utara dalam kasus tersebut.
Baca juga: 5 Daerah Terbesar Realisasi Investasi di Indonesia, Ada Sulawesi hingga Maluku Utara
Menurutnya, berdasarkan hasil pengembangan, ada dugaan keterlibatan oknum polisi di Sulawesi Utara dalam kasus tersebut. Sebab, puluhan sepeda motor itu bisa lolos ke Ternate, padahal tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah.
“Tapi dari hasil pemeriksaan kenapa itu bisa terkirim padahal tidak dilengkapi dokumen itu sudah kita koordinasikan dengan Polda Sulawesi Utara,” kata Michael kepada Kompas.com saat dihubungi dari Ambon via telepon seluler, Senin (4/7/2022) malam.
Baca juga: Kapolda Maluku Resmi Copot Kapolres Maluku Tengah, Baru 5 Bulan Menjabat dan Dilaporkan Istri
Menurutnya, pengiriman kendaraan bermotor dari sebuah daerah ke daerah lainnya harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Salah satunya, kendaraan yang dikirim harus dilengkapi dengan bukti dokumen yang sah, baik itu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
“Kan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen baik itu STNK maupun BPKB, jadi kenapa bisa terkirim. Jadi diduga ada oknum-oknum (polisi) di sana (Sulawesi Utara) yang membantu sehingga barang itu bisa terkirim ke Ternate,” katanya.
Michael mengakui bahwa Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Risyapudin Nursin juga menduga ada dugaan keterlibatan oknum polisi dalam penyelundupan puluhan motor bodong tersebut. Namun, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, sejauh ini belum ada bukti yang mengarah pada keterlibatan oknum polisi di Maluku Utara dalam kasus itu.
“Kalau di Maluku Utara kita belum temukan karena dari hasil pemeriksaan tidak ada yang mengarah ke oknum di Polda Maluku Utara,” kata Michael.