Ormas Lintas Suku di Kukar Soroti Pemindahan IKN di Kaltim

SAMARINDA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat (ormas) kedaerahan lintas suku di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim.

Kendati begitu, guna menjaga kondusifitas, ormas kedaerahan merasa perlu dirangkul dalam mengawal pembangunan IKN.

Baca juga: Kepala Otorita IKN dari Non-partai, Ini 3 Kandidat yang Berpotensi

"Agar tidak timbul gejolak suku ras dan agama, keberadaan ormas etnis atau kedaerahan perlu dirangkul dan dibangun silaturahmi antara pimpinan ormas kedaerahan agar menghindari potensi konflik pada tingkat masyarakat level bawah," ungkap Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kukar, Marwan kepada awak media di Samarinda, Selasa (22/2/2022).

Untuk diketahui, FPK sebagai pilar kebangsaan bagi masyarakat lintas suku di Kukar.

Di Kukar, kata Marwan, lebih dari 22 ormas kedaerahan atau etnis di antaranya suku Bugis, Makasar, Jawa, Dayak, Banjar, Kutai, Toraja, Madura, Bali, Sasak, dan lainnya mendiami wilayah Kukar.

"Berdasarkan hasil rapat anggota FPK Kukar dalam menyikapi pemindahan IKN di wilayah Kaltim, kami menyambut gembira langkah Presiden Jokowi," tegas dia.

Hal tersebut karena keputusan memindahkan IKN ke luar Jawa, sebagai langkah pemerataan pembangunan agar tidak Jawa-sentris.

"Kami tidak ada ragu mendukung IKN, harapan kami, kalau perlu agar pemindahan IKN di Kaltim dipercepat pembangunannya, itulah cita-cita kami masyarakat Kaltim," terang dia.

Meski demikian, Marwan berharap proses pembangunan IKN bisa melibatkan pemangku kepentingan masyarakat lokal dan juga menjaga kearifan masyarakat lokal. Hal tersebut agar tak ada lagi yang perbedaan pandangan perihal IKN.

Baca juga: Bandara VVIP di IKN Akan Punya Runway 3.000 Meter