Mantan Gubernur Kaltara: IKN Ubah Tatanan Politik Nasional

SAMARINDA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie menilai pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), atau keluar Jawa akan mengubah tatanan politik nasional.

Sebab, selama ini hampir semua aspek pembangunan termasuk politik tersentral di Jawa.

Dengan pemindahan IKN, orentasi politik orang akan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan. Begitu juga dengan cara pandang tentang filosofi atau strategi pembangunan nasional.

Baca juga: Bendungan Sepaku Semoi Diklaim Cukupi Kebutuhan Air IKN hingga 2030

"Semua akan berubah. Jadi kedepan presiden bisa jadi bukan dari Jawa. Begitu juga pimpinan lembaga tinggi negara lainnya tidak lagi Jawa-sentris," ungkap Irianto Lambrie saat ditemui Kompas.com, Minggu (21/2/2022).

Kemudian, dari sisi ekonomi wilayah di luar Jawa selama ini hanya suplai bahan baku energi ke Jawa juga akan berubah. Karena industri-industri baru akan tumbuh.

"Bayangkan selama ini energi di Jawa ditopang olah bahan baku dari luar Jawa, yang menggerakkan mesin-mesin di sana, misal batu bara. Kalau energinya enggak dari Kalimantan sebagian pulau Jawa itu akan gelap gulita, karena hampir semua PLTU ada di sana," kata dia.

"Begitu juga dengan minyak dan gas, karet dan suplai bahan baku sawit. Industri mentega, sabun, dan lain-lain semua ada di Jawa, sementara CPO dari Kalimantan," sambung pria yang juga Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Banjar Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (BPP KBBKT-KU) ini.

Karena ketidakadilan tersebut, melalui pemindahan IKN ini Presiden Jokowi ingin pembangunan Indonesia lebih merata dan berkeadilan.

Keberadaan IKN di Kaltim akan membangun pusat pertumbuhan baru yang menarik banyak investasi masuk, baik swasta lokal sampai internasional maupun negara.

Baca juga: Jokowi Teken UU IKN, Berapa Luas Cakupan Wilayah Ibu Kota Nusantara?

"Kebijakan IKN ini patut diapresiasi, apapun plus-minusnya. Keputusan Jokowi harus diacukan jempol, bukan karena saya orang Kaltim loh ya. Tapi saya sebagai warga negara Indonesia," ucap dia.

Tak hanya itu, sebaran pendudukan yang tidak merata, terkosentrasi di Jawa juga akan berubah.

"Ke depan pemerintah enggak perlu lagi memindahkan orang melalui program transmigrasi yang memakan biaya besar. Tapi cukup memindahkan IKN orang akan berpindah sendiri, berusaha sendiri tanpa harus pemerintah. Saya rasa ini keputusan tepat," jelas dia.

Bagi dia, pemindahan IKN akan membawa banyak perubahan besar termasuk transformasi kerja, budaya, wilayah dan berbagai aspek lainnya.

Karena itu, dia mengingatkan agar masyarakat di luar Jawa, khusus masyarakat Kaltim lebih mempersiapkan diri dengan menambah kualitas dan skill guna menghadapi persaingan ke depan.