UU IKN Disahkan, Ini Permintaan Pemprov Kaltim ke Pemerintah Pusat

SAMARINDA, KOMPAS.com - Rancangan Undang–undang Ibu Kota Negara (IKN) sudah disahkan oleh legislator DPR RI menjadi Undang-Undang, Selasa (18/1/2022).

Dengan payung hukum tersebut, pembangunan IKN di titik nol Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara akan dimulai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Muhammad Sabani meminta pemerintah pusat harus memperhatikan akses koneksi pembangunan antar 10 kabupaten kota di Kaltim.

Baca juga: Pemindahan IKN Diklaim Jadi Momentum Reformasi Birokrasi Pusat

“Jadi koneksinya tidak hanya ke IKN dan sekitarnya tapi ke seluruh kabupaten kota di Kaltim,” ungkap Sabani saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/1/2022).

Sabani mengaku belum membaca detail Salinan UU tersebut. Namun, dia berharap ada akselerasi pembangunan di Kaltim, seiring berpindahnya IKN ke wilayah Sepaku harus jadi prioritas. Hal itu dimaksud untuk mendorong stimulus ekonomi masyarakat lokal.

Tak koneksi antar-daerah, Sabani juga meminta perlu ada akselerasi sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal untuk mendukung penempatan tenaga kerja di wilayah IKN.

“Kami belum tahu kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan di IKN. Tapi persiapan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat harus disiapkan,” terang dia.

Senada, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga meminta pemerintah pusat, memperhatikan pembangunan di kawasan penyangga IKN.

Adapun wilayah penyangga IKN yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser.

Selama ini akses jalan antar wilayah masih banyak rusak, terlebih wilayah di luar lingkar IKN seperti Kabupaten Kutai Barat, Mahakam Ulu, Berau, Kutai Timur, Bontang dan lainnya.

“Nggak boleh itu IKN nanti berdiri, tetapi nanti daerah Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara ketinggalan pembangunannya. Jadi seperti surga dan neraka,” kata Hadi seperti dikutip tim Humas Pemprov Kaltim.

Hadi menerangkan, semangat pemindahan IKN baru, harus memberi pemerataan ekonomi di Kaltim secara khusus maupun Indonesia bagian timur secara umum.

Dengan demikian akan jadi preseden baik, bahwa pemindahan IKN baru ke Kaltim, membawa semangat pemerataan ekonomi di luar Jawa dan Sumatera bisa terwujud.

Baca juga: Disemprot DPR Pakai Dana PEN Buat IKN Baru, Ini Jawaban Sri Mulyani