Walhi Kritik Pemprov Bali, Sebut Banjir Terjadi akibat Alih Fungsi Lahan

BALI, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali menyoroti banjir yang terjadi di sejumlah titik Pulau Dewata pada Senin (6/12/2021).

Direktur Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama mengatakan, selain cuaca ekstrem, minimnya ruang terbuka hijau akibat alih fungsi lahan diduga menjadi penyebab terjadinya banjir.

"Cuaca ekstrem tidak dapat dijadikan dalil terjadinya banjir, melainkan tata kelola lingkungan hidup yang buruk dan masifnya alih fungsi lahan menjadi penyebab utama terjadinya banjir yang tiap tahun intensitasnnya semakin tinggi," kata Pratama saat dihubungi, Selasa (7/12/2021).

Baca juga: PPKM Level 3 Saat Natal dan Tahun Baru Dibatalkan, Wagub Bali: Terima Kasih...

Ruang terbuka hijau

Pratama menjelaskan, berdasarkan data dari Walhi Bali, saat ini ruang terbuka hijau di Bali sudah kurang dari 30 persen.

Hal itu tentu mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Bali.

Ia mencontohkan, Kota Denpasar saja sudah kehilangan Subak Kreneng dan Subak Renon.

Hilangnya dua subak akibat alih fungsi lahan itu semakin memperburuk keadaan lingkungan untuk menata serta mendistribusi saluran irigasi.

"Sebab subak yang memiliki fungsi pemeliharaan saluran air kian hari kian menyusut jumlahnya," kata dia.

Pemprov Bali, lanjut dia, harusnya menjadikan peristiwa banjir tersebut bahan evaluasi untuk melakukan tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik.

Dengan begitu, Bali akan terhindar dari bencana serupa di masa yang akan datang.

Baca juga: WNA Belanda di Bali Mengamuk dan Rusak Pintu Kaca Sebuah Toko

Soal tol Gilimanuk-Mengwi

Ia bahkan mengkritik rencana Pemprov Bali yang saat ini tengah getol meloloskan proyek pembangunan jalan tol Gilimanuk - Mengwi.

Menurutnya, rencana itu hanya akan memperburuk keadaan.

Apalagi, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Jembrana masuk dalam kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi.

"Dengan adanya rencana proyek tol Gilimanuk-Mengwi yang menggunakan lahan pertanian produktif dan kawasan hutan, mengurangi serapan air. Pada akhirnya justru berpotensi memicu banjir dengan intensitas yang lebih tinggi," pungkasnya.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 6 Desember 2021