Soal Rp 12 Triliun APBD Papua Masih Mengendap di Bank, Ini Penjelasan Gubernur Lukas Enembe

 JAYAPURA, KOMPAS.com - Gubernur Papua Lukas Enembe merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut adanya dana pemerintah daerah di Papua sebesar Rp 12 triliun yang masih mengendap di bank. 

Melalui juru bicaranya Muhammad Rifai Darus, Lukas menegaskan bahwa dana yang dimaksud merupakan akumulasi dari seluruh anggaran yang dimiliki pemerintah daerah di Papua.

Baca juga: Demo 60 Tahun Kemerdekaan Papua Barat di Ambon Berujung Ricuh, Polisi Bubarkan Massa

"Dana Rp 12 triliun tersebut adalah bagian akumulasi dari APBD Papua dalam satu tahun anggaran (TA 2021) yang dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan daerah," ujar Rifai melalui keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021).

Rifai menuturkan, Lukas kecewa dengan pernyataan Sri Mulyani lantaran menimbulkan persepsi adanya kesengajaan mengendapkan APBD di bank.

Rifai menegaskan hal tersebut tidak benar karena tidak ada deposit milik pemerintah daerah di perbankan.

"Gubernur Papua menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah menyimpan dalam bentuk deposit atau mengendapkan dana Rp 12 Triliun di perbankan seperti yang menteri keuangan sampaikan," katanya.

Baca juga: Ekonomi Papua Tumbuh 14,54 Persen di Kuartal III 2021, Tertinggi di Indonesia

Seperti dilansir dari Tribunnews.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan adanya dana Rp 12 triliun yang dimiliki pemerintah daerah Papua masih mengendap di bank.

Hal ini sekaligus membantah isu beasiswa bagi mahasiswa Papua yang disebut tak dibayarkan. 

"Kalau tadi ditanyakan dana beasiswa itu mandek, duitnya banyak kok. Masih ada Rp 12 triliun di perbankan, masa beasiswanya nggak dibayar," ucapnya.