Soal PNS Tak Masuk Kerja 10 Hari Dapat Dipecat, Pemkab Karawang Tunggu Arahan BKN Terapkan Aturan Baru

KARAWANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang masih menunggu arahan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) soal penerapan aturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut dapat dipecat.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Karawang Jajang Jaenudin mengatakan, bahwa petunjuk pelaksanaan dan teknis belum turun dari BKN soal aturan tersebut.

Adapun aturan itu tertuang dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, perubahan dari PP Nomor 53 tahun 2020.

Baca juga: Aturan Terbaru, PNS Bolos Kerja 10 Hari Langsung Dipecat

"Mudahan dalam waktu dekat disosialisasikan oleh BKN, supaya nanti ada kejelasan kapan diberlakukan," kata Jajang ditemui di Kantor BKSDM Karawang, Senin (20/9/2021).

Jajang menyebutkan, sanksi dengan diberhentikannya PNS berada pada level berat.

Tentu saja jika PNS absen tanpa keterangan yang jelas. Pada level menengah PNS dapat diberhentikan menjadi staf selama 12 bulan bila tak masuk kerja selama 25-27 hari.

Baca juga: Bolos Bisa Dipecat, Ini Daftar Hukuman Baru bagi PNS Tak Disiplin

"Lebih berat dari PP 53 tahun 2020," kata Jajang.

Jajang menyebutkan, sanksi dalam PP 94 tahun 2021 mengalami perubahan dari pendekatan administratif kepegawaian menjadi kesejahteraan.