Disorot Presiden Jokowi, Pemprov NTB Ungkap Alasan Vaksinasi Covid-19 Masih Rendah

MATARAM, KOMPAS.com - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi yang disorot oleh Presiden Joko Widodo karena capaian vaksinasinya masih rendah karena belum mencapai 70 persen.

Berdasarkan data cakupan vaksinasi Covid-19 di NTB hingga Selasa (7/9/2021) baru mencapai 18,68 persen dari populasi penduduk sebanyak 5,2 juta jiwa.

Asisten III Setda NTB, dr Nurhandini Eka Dewi mengatakan, rendahnya vaksinasi terjadi karena stok vaksin yang terbatas sepanjang Juli-Agustus.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Warga di Sekitar Sirkuit Mandalika NTB Segera Diselesaikan

"Bukan berarti kami tidak bekerja, tetapi logistiknya yang terbatas pada bulan Juli dan Agustus. Akhir Agustus kemarin datanglah banyak vaksin. Nah, ini sedang kita kejar sekarang ini," kata Eka saat dihubungi melalui telepon, Rabu (8/9/2021). 

Eka menuturkan, saat ledakan kasus pada Juli-Agustus, beberapa kabupaten/kota di NTB sempat mengalami kekurangan stok vaksin karena terkendala logistik.

Di sisi lain, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk memprioritaskan vaksinasi di daerah yang masuk PPKM level 4.

Saat itu vaksinasi di NTB diprioritaskan di kota Mataram sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan PPKM level 4. 

Sementara untuk kabupaten dan kota lain di NTB, jatah vaksin yang diberikan tidak banyak.

Baca juga: Hasil Pemilihan Wali Kota Darwin Australia, Perempuan Asal Pedalaman NTT, Amye Un Raih Posisi Kedua

Capaian vaksinasi untuk warga kota Mataram pun berhasil mencapai 70 persen hingga saat ini berhasil turun ke PPKM level 3. 

"Bagaimana dengan kabupaten/kota lain? Nah, ini yang sedang kita kerjakan karena terus terang jumlah vaksin yang cukup itu mulai datang pada akhir Agustus," katanya.

Eka menyebutkan, vaksin Covid-19 yang tiba di NTB sebanyak 48.000 vaksin.

Saat ini total yang ada di gudang penyimpanan Dinas Kesehatan Provinsi NTB ada sekitar 95.000 vaksin.

"Jumlah ini termasuk buffer stock milik RS, Polda NTB, OJK yang dititipkan di gudang penyimpanan karena vaksin harus disimpan di tempat khusus. Jika akan digunakan, baru diambil di gudang Dinas Kesehatan Provinsi," ujar Eka.

Untuk mempercepat target vaksinasi, Pemprov NTB juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta berbagai organisasi masyarakat.

Tambahan Kuota Vaksin