Salin Artikel

Disorot Presiden Jokowi, Pemprov NTB Ungkap Alasan Vaksinasi Covid-19 Masih Rendah

MATARAM, KOMPAS.com - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi yang disorot oleh Presiden Joko Widodo karena capaian vaksinasinya masih rendah karena belum mencapai 70 persen.

Berdasarkan data cakupan vaksinasi Covid-19 di NTB hingga Selasa (7/9/2021) baru mencapai 18,68 persen dari populasi penduduk sebanyak 5,2 juta jiwa.

Asisten III Setda NTB, dr Nurhandini Eka Dewi mengatakan, rendahnya vaksinasi terjadi karena stok vaksin yang terbatas sepanjang Juli-Agustus.

"Bukan berarti kami tidak bekerja, tetapi logistiknya yang terbatas pada bulan Juli dan Agustus. Akhir Agustus kemarin datanglah banyak vaksin. Nah, ini sedang kita kejar sekarang ini," kata Eka saat dihubungi melalui telepon, Rabu (8/9/2021). 

Eka menuturkan, saat ledakan kasus pada Juli-Agustus, beberapa kabupaten/kota di NTB sempat mengalami kekurangan stok vaksin karena terkendala logistik.

Di sisi lain, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk memprioritaskan vaksinasi di daerah yang masuk PPKM level 4.

Saat itu vaksinasi di NTB diprioritaskan di kota Mataram sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan PPKM level 4. 

Sementara untuk kabupaten dan kota lain di NTB, jatah vaksin yang diberikan tidak banyak.

Capaian vaksinasi untuk warga kota Mataram pun berhasil mencapai 70 persen hingga saat ini berhasil turun ke PPKM level 3. 

"Bagaimana dengan kabupaten/kota lain? Nah, ini yang sedang kita kerjakan karena terus terang jumlah vaksin yang cukup itu mulai datang pada akhir Agustus," katanya.

Eka menyebutkan, vaksin Covid-19 yang tiba di NTB sebanyak 48.000 vaksin.

Saat ini total yang ada di gudang penyimpanan Dinas Kesehatan Provinsi NTB ada sekitar 95.000 vaksin.

"Jumlah ini termasuk buffer stock milik RS, Polda NTB, OJK yang dititipkan di gudang penyimpanan karena vaksin harus disimpan di tempat khusus. Jika akan digunakan, baru diambil di gudang Dinas Kesehatan Provinsi," ujar Eka.

Untuk mempercepat target vaksinasi, Pemprov NTB juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri serta berbagai organisasi masyarakat.

Tambahan Kuota Vaksin

Pemprov NTB juga mengajukan tambahan kuota vaksin Covid-19 khusus bagi warga yang tinggal di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. 

Hal ini dilakukan untuk mempercepat target vaksinasi sebelum perhelatan internasional World Superbike yang akan digelar di sirkuit Mandalika.

"Kita sudah ajukan permintaan khusus," katanya.

Tambahan kuota khusus ini diperuntukkan bagi warga yang berada di lingkar Mandalika agar tidak menganggu distribusi vaksin ke kabupaten/kota lain di NTB.

"Untuk di lingkar Mandalika ini kita minta ditambahkan kuota khusus supaya tidak mengganggu jatah (vaksin) kabupaten/kota lain," jelasnya.

Eka menuturkan, pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan bertahap yakni di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang memiliki 150.000 warga dan diperluas ke kecamatan lain. 

Ditargetkan dalam kurun waktu dua bulan, September-Oktober, vaksinasi bagi masyarakat di kawasan Mandalika bisa mencapai 70 persen.

"Kita bertahap ya 70 persen Kecamatan Pujut dulu. Baru meluas lagi kecamatan di sekitarnya," Kata dr Eka.

Selain menyasar pelaku wisata dan masyarakat,  tim vaksinator juga mulai menyasar sekolah-sekolah di lingkar Mandalika mulai pekan depan.

"Dengan kita masuk ke sekolah, kita dapat murid dan guru serta masyarakat setempat sekalian. Itu kita kerjakan mulai minggu depan," kata Eka.

Menurutnya, animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 selama ini cukup tinggi.

"Kalau kita melihat setiap kita membuka pos vaksinasi yang datang itu cukup banyak, rata-rata setiap vaksinasi selalu habis," ujarnya.

https://regional.kompas.com/read/2021/09/09/142545778/disorot-presiden-jokowi-pemprov-ntb-ungkap-alasan-vaksinasi-covid-19-masih

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke