Usut Dugaan Mark Up Harga Bansos di Makassar, Polisi Tunggu Hasil Audit BPKP

MAKASSAR, KOMPAS.com - Penyelesaian kasus dugaan mark up harga bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Makassar masih menemui kendala. 

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol E Zulpan mengatakan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel masih menunggu hasil audit kerugian negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP).

Belum adanya hasil audit membuat penyidik tidak bisa melanjutkan prosesnya.

Baca juga: Sederet Fakta Dugaan Korupsi Dana Covid-19 Sumbar, Mark Up Hand Sanitizer Rp 4,9 Miliar hingga Pansus Usir Pejabat OPD

"Kendalanya di situ saja. Seandainya audit itu cepat, mungkin sudah kita tentukan katakanlah siapa yang terlibat. Mungkin juga sudah bisa ditingkatkan dari tahap penyelidikan. Bisa ada tersangka," ujar Zulpan melalui telepon, Senin (8/3/2021) siang.

Zulpan menuturkan, penyidik telah membidik beberapa nama yang diduga terlibat dalam kasus penggelembungan harga bantuan untuk warga tersebut.

Namun dia enggan menyebut detail nama-nama tersebut termasuk pejabat yang telah diperiksa untuk mendalami kasus ini.

"Sudah disampaikan ke BPKP untuk diaudit betul tidak, yang diperkirakan penyidik ini. Namun sampai saat ini belum ada yang bisa ditetapkan siapa yang bersalah, tersangka dan sebagainya," imbuh dia.

Baca juga: Disebut Dalam Dugaan Mark Up Dana Covid-19 Sumbar, Ini Klarifikasi Pengusaha Batik Tanah Liek

Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) mengusut dugaan penggelembungan harga bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Makassar.

Kasus dugaan markup tersebut terkait paket 60 ribu sembako yang diberikan kepada masyarakat melalui Dinas Sosial Kota Makassar selama pandemi Covid-19.

Kasubdit III Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel Kompol Rosyid Hartanto mengatakan, sejauh ini sudah memeriksa 70 saksi untuk mendalami dugaan markup tersebut.