Cegah Karhutla di Kalsel, Pemprov Bentuk Relawan di Desa

BANJARBARU, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Safrizal berharap kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terjadi lagi.

Hal itu dia sampaikan saat memimpin apel kesiapan gabungan dalam rangka penanggulangan bencana alam karhutla 2021 di Banjarbaru, Selasa (2/3/2021).

Safrizal mencotohkan, karhutla hebat di Kalsel terjadi dua kali selama 6 tahun terakhir.

"Jangan sampai kebakaran hebat terulang seperti tahun 2015, 2019 di mana hampir 7000 hektar lahan yang terbakar," ujar Safrizal kepada wartawan, Selasa.

Baca juga: Polisi Tangani 7 Kasus Karhutla di Kalbar, 8 Orang Ditetapkan Tersangka

Menurut Safrizal, petugas gabungan pengendalian karhutla wajib mengedepankan upaya pencegahan sehingga bisa meminimalisir lahan yang terbakar.

"Pencegahan menjadi faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pengendalian karhutla," katanya.

Dia menambahkan, menurut data yang dia terima dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kering di Kalsel diperkirakan dimulai bulan Mei hingga Juni.

Untuk itu, kesiapsiagaan penanganan dan pengendalian karhutla wajib dilakukan sejak dini.

"Kita berharap di tahun 2021 ini sekecil-kecilnya lahan yang terbakar," tambahnya.

Baca juga: Soal Karhutla di Kalbar, Gubernur: Perusahaan yang Membakar Lahan secara Luas

Dikatakan Safrizal, agar pengendalian karhutla bisa tertangani maka Pemprov Kalsel akan membentuk relawan di seluruh desa-desa yang wilayahnya rawan terjadi karhutla.

"Bentuk relawan di tiap-tiap desa, apakah 10 sampai 20 orang untuk memonitor di desa-desa, mirip seperti PPKM Mikro," katanya.

Jika pengendalian dan penanganan karhutla sudah berjalan namun masih saja terjadi kebakaran lahan, maka aparat kepolisian wajib mengusut.

Bila terbukti kebakaran diakibatkan faktor kesengajaan, maka Safrizal berjanji akan menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan.

"Lakukan penegakan hukum kepada pelaku, baik koorporasi maupun perorangan bagi yang coba-coba membakar hutan dan lahan, tampilkan wajahnya di media sebagai bentuk sanksi sosial," tegasnya.