Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Sejumlah Sekolah di Jabar Gagal Gelar KBM Tatap Muka

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat wacana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di zona hijau sejumlah daerah.

Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat jumlah sekolah tingkat SMA/SMK yang diperbolehkan menggelar KBM tatap muka berkurang dari 71 sekolah menjadi 50 sekolah. Hal itu disebabkan adanya temuan kasus baru Covid-19 di daerah zona hijau.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, awalnya terdapat sejumlah sekolah di Kota Cimahi dan Kabupaten Majalengka yang sudah siap menggelar KBM tatap muka, namun urung dilakukan karena guru yang akan mengajar terkonfirmasi positif Covid-19 lewat tes usap.

Baca juga: Kota Pontianak Gelar Simulasi Sekolah Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan

"Contoh Cimahi melaporkan dari 3.000 yang akan dites, baru 200-an sekian yang dites, dan sudah ada 13 guru yang terpapar positif Covid-19. Maka rencana Cimahi di zona hijaunya itu kita batalkan," kata Emil, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Rabu (2/8/2020).

Langkah itu, kata Emil, menjadi parameter keputusan tentang pembukaan kegiatan belajar tatap muka di tiap daerah.

"Nah inilah yang kami maksud, semua keputusan harus berdasarkan parameter yang terukur, pada saat keterukurannya gagal maka risiko itu kita berhentikan, dan kita tidak izinkan tapi kepada yang masih mungkin kita akan monitor terus," tambahnya.

Baca juga: Pemprov DIY Akan Mulai Pembelajaran Tatap Muka Pertengahan September

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Dedi Supandi mengatakan, penurunan jumlah sekolah yang boleh melakukan KBM tatap muka mulai terjadi dalam dua pekan terakhir menyusul adanya temuan kasus baru.

"Kestabilan dari zonasi hijau di kecamatan yang terdapat kasus ini juga sama menurunya dari 228 kecamatan, sekarang tinggal 190-an," kata Dedi.

Sebelumnya, KBM tatap muka mulai dibuka kembali pada 18 Agustus yang lalu di wilayah dengan zona hijau, pembukaan sekolah pun dilakukan secara bertahap dengan menimbang fasilitas pencegahan Covid-19 dan konektivitas internet di sekolah tersebut.

"Kemarin itu kan ada 71 sekolah, dari 71 sekolah itu ada yang sudah mendapatkan rekomendasi gugus tugas dari pemerintah setempat, dan ada juga yang belum mendapatkan rekomendasi. Ada juga yang sudah melaksanakan swab test bagi pengajarnya, dan ada juga yang belum. Jadi 71 yang diizikan itu, pembukaanya paralel," ujar Dedi.