700 Hektar Lahan di Cagar Alam Mandor Kalbar Rusak akibat Tambang Ilegal

Kompas.com - 02/09/2020, 17:33 WIB
Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama tim aparat gabungan menghentikan penambangan ilegal di Cagar Alam (CA) Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. KOMPAS.COM/HENDRA CIPTADirektorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama tim aparat gabungan menghentikan penambangan ilegal di Cagar Alam (CA) Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

PONTIANAK, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama tim aparat gabungan menghentikan penambangan ilegal di Cagar Alam (CA) Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Direktur Pencegahan dan Pengaman Hutan KLHK, Sustyo Iriyono mengatakan, penghentian ini berhasil mengamankan areal kawasan seluas 700 hektar yang telah rusak.

KLHK juga mengeluarkan 400 penambang ilegal dan 154 unit mesin dompeng serta membersihkan sarana prasarana lokasi tambang.

“Penyidik Gakkum KLHK saat ini memanggil dan memeriksa para aktor intelektual pemodal atau cukong tambang ilegal di CA Mandor,” kata Sustyo melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: 2 Aktor Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Kukar Ditangkap

Sustyo menegaskan, KLHK akan menjerat para aktor intelektual tambang ilegal dengan pidana berlapis serta mengembangkannya kepada para pelaku lain yang terlibat.

“Kejahatan lingkungan merupakan kejahatan luar biasa," tegas Sustyo.

Sustyo menambahkan, mereka tidak berhenti untuk melakukan penindakan.

Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama tim aparat gabungan menghentikan penambangan ilegal di Cagar Alam (CA) Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.KOMPAS.COM/HENDRA CIPTA Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama tim aparat gabungan menghentikan penambangan ilegal di Cagar Alam (CA) Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Pada 2014, mereka pernah melakukan operasi serupa dan berhasil mengeluarkan sekitar 450 orang penambang ilegal, memusnahkan lebih dari 100 pondok dan menghancurkan 60 set mesin dompeng, satu alat berat dan menangkap tujuh penambang ilegal serta 2 warga negara asing yang menjadi cukong.

"Kawasan CA Mandor harus dibersihkan dari segala aktivitas ilegal dan ekosistem yang sudah rusak harus dipulihkan dan pemulihan ini akan melibatkan masyarakat setempat," ujar Sustyo.

Baca juga: Tak Terima Dituduh Terlibat Tambang Ilegal, Anggota DPRD Kukar Laporkan Rekannya

Menurut Sustyo, pelaku tambang ilegal dapat dikenakan pidana berlapis yaitu Pasal 89 juncto Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Di samping itu, juga dapat dikenakan Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar,” tegas Sustyo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Rakor Bersama Jajaran Pemkab Luwu Utara, Bupati IDP Paparkan Program Prioritas

Regional
Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Dinkes Kota Padang Targetkan 700.000 Warga Menerima Vaksin Covid-19

Regional
Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Gubernur Kalbar Geram karena Lahan Konsesi Sengaja Dibakar: Mereka Pikir Saya Takut

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 1 Maret 2021

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 1 Maret 2021

Regional
Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Diduga Korupsi Dana Rehabilitasi SD, Eks Pejabat Disdik Bantaeng Ditahan

Regional
Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Tambak Dipasena Dibangun Ulang, Bupati Tulang Bawang Berikan Apresiasi kepada Jokowi

Regional
Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Gubernur: Agar Orang Mau Berkunjung ke Bali, Pandemi Harus Dikendalikan

Regional
Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Bali Siapkan Zona Hijau Covid-19 untuk Wisatawan Asing dan Domestik

Regional
Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Terduga Pembunuh Pemilik Toko di Blitar Disebut Paham Lokasi, Polisi: Sebagian CCTV Ditutup Lakban

Regional
2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

2.500 Anggota Polda Bali Terima Vaksin Covid-19, Kapolda: Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Regional
Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Wacana KLB Digelar di Bali, Demokrat Bali: Itu Ilegal, Kami Menolak Tegas

Regional
Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Pemilik Toko di Blitar Tewas akibat Hantaman Benda Tumpul di Kepala

Regional
Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Jokowi Berharap Setelah Vaksinasi Ekonomi dan Pariwisata di DIY Tumbuh

Regional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal di Yogyakarta, Menkes Klaim Pelaksanaannya Lebih Rapi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X