Ridwan Kamil Setuju Bayar SPP Pakai Uang Elektronik

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung penuh adanya program pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dengan menggunakan uang elektronik.

Menurutnya, hal tersebut bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"Kalau saya sangat setuju kepada apa pun yang memudahkan. Bukan soal Go-Pay-nya, bisa pake Ovo pakai Dana atau apa pun," ujar Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Sate, Kamis (20/2/2020) petang.

Emil menilai, alternatif pembayaran semacam itu tak perlu diributkan.

Baca juga: Bayar SPP Pakai Go-Pay yang Terwujud Saat Nadiem Jadi Mendikbud...

Sebab, hal itu jadi bagian perkembangan teknologi dalam proses transaksi pembayaran.

"(Jadi ramai) karena kebetulan aja Go-Pay ada hubungan dengan Pak Nadiem mungkin. Tapi saya kira bukan itunya yang harus dipermasalahkan. Justru yang harus kita lihat, bermanfaat tidak pada kecepatan dan kemudahan dunia teknologi yang namanya digital itu," tuturnya.

Ia juga berpendapat pembayaran SPP dengan uang elektronik bisa mendorong pemerintah dalam program gerakan non-tunai (cashless).

"Dari pada HP-nya dipake gak jelas, kan mending dipakai untuk hal-hal yang serba cepat, serba mudah. Saya sangat setuju terhadap masalah pembayaran menggunakan teknologi cashless," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga mantan CEO Gojek, Nadiem Makarim, angkat bicara terkait polemik pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan ( SPP) mengunakan Go-Pay.

Menurut Nadiem, metode pembayaran SPP seperti apa pun untuk sekolah swasta bukanlah urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Itu kan enggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali. Sekolah-sekolah kayak swasta kan menerima apa pun cara pembayaran, dia mau pilih bank apa," kata Nadiem dalam acara satu dekade Mata Najwa di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Dukung Bayar SPP Pakai Go-Pay, Wakil Wali Kota Bekasi: Jadi Lebih Praktis dan Transparan

"Dia mau ke metode pemilihan pembayaran apa, itu bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Nadiem.