Banyak Program Pemprov Terpusat di Bandung, Ini Pembelaan Ridwan Kamil

BANDUNG, KOMPAS.com - Pembangunan desa jadi prioritas dalam janji kampanye Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam memimpin Provinsi Jawa Barat.

Namun hal itu kontradiktif dengan hasil evaluasi anggaran tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar.

Dalam persebaran lokasi kegiatan belanja langsung tahun 2019, Bappeda mencatat 2.580 kegiatan terkonsentrasi di Kota Bandung dengan anggaran mencapai Rp 5,5 triliun lebih.

Sementara kegiatan untuk kabupaten lainnya hanya menyerap Rp 3,3 trilun dengan total 1.648 kegiatan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkilah, sebaran kegiatan banyak terkonsentrasi di Kota Bandung lantaran bantuan keuangan Kota Bandung relatif lebih kecil dari wilayah lain.

"Kalau mau fair ya Kota Bandung itu dalam bantuan keuangan hanya Rp 100 miliar. Paling banyak Tasik Rp 400. Jadi Bandung itu saya enggak tahu rangking 14 atau 15 (dalam bantuan keuangan)," ungkap Emil, sapaan akrabnya, usai mengisi acara peringatan setahun kepemimpinannya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Jumat (6/9/2019) sore.

Baca juga: Setahun Pimpin Jabar, Pengamat Sebut Ridwan Kamil-Uu Punya Masalah Komunikasi

Bantah prioritaskan Bandung

Emil menjelaskan, banyaknya kegiatan belanja daerah di Kota Bandung tak serta merta mengindikasikan kurang meratanya pembangungan.

Ia pun membantah terlalu memprioritaskan Kota Bandung yang ia pimpin pada periode 2013-2018.

"Jadi beritanya mungkin banyak diberitakan di Bandung, tapi kalau dari sisi pemerataan pembangunan Bandung tidak di depan. Tidak mengindikasikan saya mantan wali kota terus Bandung didahulukan. Dengan bantuan keuangan justru Bandung di 2-3 terakhir," ucapnya.

Emil menjelaskan mengapa desa menjadi prioritasnya dalam membangun Jabar.

Ia mengatakan, desa perlu didorong lantaran banyak hambatan dalam mengakses berbagai fasilitas.

"Karena Indonesia bukan hanya kota, dan orang desa lebih banyak kurangnya dalam hal mengakses peluang.  Makanya tugas kita yang mempunyai kekuasaan punya ilmu mendorong mereka mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal akses informasi, anggaran dan lain lain," jelasnya. 

Baca juga: Setahun Pemerintahan Ridwan Kamil-Uu, DPRD Jabar: Gembar-gembor Program, Serapan Minim