Wali Kota: Siapapun Boleh Berada di Malang, Termasuk Warga Papua

MALANG, KOMPAS.com - Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, Malang dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan.

Karenanya, warga dari masing-masing daerah harus saling melindungi.

Pernyataan itu disampaikan Sutiaji merespons aksi unjuk rasa di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Ini Video Permintaan Maaf Khofifah dan Wali Kota Malang terkait Kerusuhan di Manokwari

Aksi itu salah satunya dipicu oleh bentrokan antara warga di Malang dan mahasiswa asal Papua, yang terjadi di Perempatan Rajabali, Kayutangan, Kota Malang, pada Kamis (15/8/2019) lalu.

"Malang adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Dan siapapun boleh berada di sini. Utamanya saudara-saudara dari Papua itu kan juga warga kita sendiri (NKRI)," kata Sutiaji, saat diwawancara di ruangannya, di Balai Kota Malang, Senin (19/8/2019).

Oleh karena itu, Wali Kota Malang meminta supaya mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh pendidikan di Malang harus dilindungi keberadaanya.

"Harus kita perlakukan sesuai dengan apa yang seharunya. Mereka (mahasiswa asal Papua) di sini harus kita naungi dan kita lindungi bersama-sama," ujar dia.

Baca juga: Khofifah, Risma hingga Wali Kota Malang Minta Maaf soal Pemicu Kerusuhan di Manokwari Papua

Sutiaji mengatakan, konflik primordial atas dasar kedaerahan tidak boleh dibiarkan berlarut. Sebab, konflik itu akan merusak nilai kebhinekaan Indonesia.

"Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Masyarakatnya juga demikian. Warga Malang juga ada yang di Papua. Jadi, kita tidak boleh membuat konflik berkepanjangan," ungkap dia.

Dia mengatakan, jika warga Malang menolak keberadaan orang Papua, orang Papua juga bisa melakukan sebaliknya.

"Ini kan nilai-nilai kebangsaan dan nilai kebhinekaan akan hancur kalau demikian," ujar dia.