Ketua MPR: Pemindahan Ibu Kota Negara Harus Dikaji secara Matang

PADANG, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan.

Hanya saja, menurut Zulkifli, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pemindahan itu harus melalui kajian yang matang.

"Kita dukung rencana pemindahan ibu kota itu. Tapi, saya ingatkan harus melalui kajian yang matang," kata Zulkifli Hasan, di Padang, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Sekda Kalteng: Isu Pemindahan Ibu Kota Picu Pembakaran Lahan

Zulkifli menyebutkan, jika tidak melalui kajian yang matang, pemindahan itu bukannya berefek positif, namun malahan bisa jadi negatif.

"Dampaknya secara keseluruhan harus dikaji. Jangan nanti kalau sudah dipindahkan berefek negatif," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ibu kota Negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu wilayah di Pulau Kalimantan.

Ia berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus 2019 mendatang.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus lah,” kata Presiden Jokowi usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) siang.

Baca juga: Jokowi Ingin Pemindahan Ibu Kota Jadi Konkret, Bukan Sekadar Wacana

Menurut Presiden Jokowi, kajian pemindahan ibu kota itu hingga saat ini belum rampung.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” ujar Jokowi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota Negara itu.