Sultan HB X Akui Sulit Berantas Buang Air Besar Sembarangan

YOGYAKARTA,KOMPAS.com- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengakui selama menjadi gubernur belum bisa menyelesaikan permasalahan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyediaan air bersih agar masyarakat bisa membuat toilet di rumah.

"Bagaimana akan membangun stop BABS kalau enggak ada air masuk. Itu saya gubernur 18 tahun itu pun mengalami 12 tahun belum selesai. Nah, kalau bupati gubernur hanya maksimum 10 tahun, tidak dilanjutkan kepala daerah berikutnya, ndak pernah akan selesai hanya satu isu kesehatan masyarakat," kata Sultan di sela kunjungan kerja di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Gunungkidul, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Hasil Pilpres 2019: Di TPS Sultan HB X Mencoblos, Jokowi Menang Telak 

Dijelaskannya, masalah stop BABS selama ini banyak terkendala air bersih. Jika tidak memiliki air bersih, masyarakat tidak mungkin bisa membangun toilet.

Untuk itu, pemerintah DIY terus berupaya membangun sarana air bersih. Selain dari pemerintah, pihaknya mendorong Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Saat ini, di DIY ada 983 pamsimas. Salah satunya dikembangkan masyarakat Desa Bleberan.

Saat ini menurut Sultan, di sumber Jambe, Desa Bleberan, sumber air tersebut masih dimanfaatkan sebagian kecil dari debit yang dimiliki.

"Tadi yang dikeluarkan 80 liter per detik tapi kan hanya 16 perdetik (yang dimanfaatkan) untuk menjaga lingkungan potensi air yang ada," ujarnya.

Baca juga: Water Treatment Disediakan untuk Pasok Air Bersih bagi Korban Banjir di Bandung

Sementara Kepala Unit Air Bersih BUMDEs Bleberan Udi Waluyo mengatakan, dengan kemampuan pompa yang dimiliki 16 liter per detik, saat ini sumber air tersebut mampu mengaliri 742 kepala keluarga dari 1073 kepala keluarga di desa Bleberan yang membutuhkan pasokan air bersih.

Diakuinya, instalasi air menjadi kendala karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Namun demikian, dengan 16 liter per detik untuk mencukupi 742 KK debitnya masih melebihi yang diperlukan.

"Kami memanfaatkan sumber air di sini sejak 2002, namun baru dikembangkan pada tahun 2012. Waktu itu awalnya 357 SR (Sambungan rumah tangga), saat ini sudah bisa 742 SR,"ucapnya.

Pihaknya berharap, adanya bantuan dari pemerintah agar bisa menjangkau seluruh warga yang membutuhkan air bersih. Sebab, untuk pemasangan membutuhkan biaya yang cukup besar.

"Kendalanya, jaringan belum menjangkau calon konsumen. Kami menunggu anggaran dari pemerintah," katanya.

Catatan dinas terkait BABS

Catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 32 persen warga Gunungkidul belum memiliki fasilitas jamban sehat sesuai dengan kriteria umum.

Dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sejak beberapa tahun belakangan telah berupaya memberikan sejumlah program untuk menuntaskan kondisi ini.

Baca juga: Pasca-banjir, Warga Dompu Butuh Sembako, Air Bersih dan Pakaian

Sekretaris Dinas Kesehatan Gunungkidul, Priyanta Madya Satmaka mengatakan, saat ini masyarakat belum menggunakan jamban sehat sesuai dengan kriteria pemerintah yang ditetapkan. Sehingga, hal itu masih menjadi problema yang harus diselesaikan bersama OPD lainnya.

"Buang air besar sembarangan dengan jambanisasi memang berhubungan erat akan tetapi berbeda. Saat ini sudah 100 persen warga Gunungkidul tidak melakukan BABS tapi memang masih ada warga yang menggunakan jamban ala kadarnya. Terus diupayakan agar semua masyarakat Gunungkidul memiliki fasilitas yang memadai mengingat baru 78 persen yang memiliki jamban sehat atau layak,"ucapnya.