BPS Diminta Segera Evaluasi Data Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pusat Statistik segera melakukan evaluasi data kemiskinan.

Sebab, berdasarkan penelusuran dan dialog Dedi langsung dengan masyarakat bawah, ada beberapa program bantuan pemerintah kurang tepat sasaran.

"Banyak pihak yang seharusnya dapat bantuan dari pemerintah, baik bantuan beras, PKH, dan sejenisnya belum tersentuh, padahal mereka sangat membutuhkan," kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu (20/1/2018).

Menurut Dedi, program-program bantuan dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan sudah bagus. Hanya sayangnya, data yang didapatkan untuk program tersebut tidak mutkhir sehingga ada beberapa yang kurang tepat sasaran.

Sebab, kata Dedi, data yang menjadi rujukan pemerintah adalah dari BPS yang dimutakhirkan setiap empat tahun sekali sehingga tidak aktual.

"Selama ini, data BPS yang digunakan untuk program 4 tahun sekali. Bagaimana itu bisa aktual," katanya.

Baca juga: Sandiaga Tuding Pemerintah Mengontrol Data Kemiskinan dan Pengangguran

Agar data tersebut itu aktual, Dedi menyarankan BPS agar melakukan riset atau sensus penduduk setiap setahun sekali. Jika BPS kekurangan biaya, anggarannya bisa diintegrasikan dengan pusat dan daerah, yakni melalui APBN dan APBD.

"Tidak salahnya daerah kerja sama dengan BPS menyiapkan dana pendampingan untuk sensus, sehingga sensus dilakukan di akhir anggaran agar dapat menyajikan data faktual," katanya.

Dedi mengatakan, ada keuntungan bagi daerah jika menggunakan riset BPS yang dimutakhirkan setiap tahun. Pemerintah bisa melihat keberhasilan program dengan merujuk pada data riset faktual setiap tahun.

"Jika dilakukan riset setiap tahun, nanti terpotret APBD/APBN dalam setiap tahun itu apakah memiliki implikasi tidak bagi pertumbuhan ekonomi," kata tokoh yang juga menjabat ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Jawa Barat ini.

"Lebih baik disepakati bahwa BPS adalah institusi pusat independen dalam pengambilan keputusan, tetapi dananya terintergasi dengan daerah sehingga bisa menghasilan data aktual," katanya.

Dedi mengatakan, program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Jokowi sudah berhasil. Namun keberhasilan itu akan lebih cepat tercapai jika menggunakan data yang lebih faktual.

"Dengan demikian, saya tegaskan bahwa BPS harus segera evaluasi semua data kemiskinan demi mempercepat keberhasilan program pemerintah," tandas mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

Rekrut ketua RT dan RW

Terkait sumber daya manusia, Dedi berpendapat lebih efektif jika BPS bekerja sama dengan ketua RT dan RW menjadi petugas pendataan.

"Selama ini BPS merekrut relawan dan memberi honor untuk pendataan. Menurut saya kurang efektif. Yang lebih efektif adalah RT dan RW direkrut menjadi tugas pendata. Sebenarnya ini sudah lama diwacanakan, tetapi nggak berubah-ubah," katanya.

Baca juga: Program Nasi Tumis, Angka Kemiskinan di Pohuwato Turun 1,87 Persen

Pelibatan RT dan RW ini, kata Dedi, untuk mengasilkan data yang tepat dan akurat. Sebab, mereka sudah mengenal warga dan wilayahnya.